Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

"Saya menyampaikan perkembangan yang ditangani Bareskrim Polri. Perkara ini berawal dalam kurun waktu pada 2025 sampai 2026, ketika AS selaku petugas Kepala monitoring atau Plt Kabakmon, diduga memerintahkan lakukan penyadapan secara lisan tanpa ada surat permohonan dari penyidikan," jelasnya.

"Sehingga sejumlah nomor disadap tanpa keterkaitan dengn prosedur penegakan hukum. Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WA untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta menghapus data penyadapan pada sistem Lims dan Penlinks X atau PLX," kata dia.

Untuk diketahui, istilah makar secara umum berkaitan dengan akal busuk atau tipu muslihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar memiliki arti akal busuk, tipu muslihat, serta perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya.

Dalam pemahaman masyarakat secara umum, istilah makar juga kerap dikaitkan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Namun, untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana makar, diperlukan penilaian berdasarkan unsur-unsur hukum yang berlaku. (klw)