Anggota Komisi VII DPR RI Buka Suara Pembelian BBM Menggunakan MyPertamina, Mempersulit Masyarakat

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto menilai sistem pembelian BBM jenis pertalite dan solar nantinya akan menggunakan aplikasi MyPertamina, hingga menurut masyarakat hal tersebut akan menambah sulit dalam memperoleh haknya.

“Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian pertalite dan solar menurut saya kurang tepat, justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya,” tegas Rofik melalui rilis yang diterima Parlementaria, Sabtu (2/7/2022). 

Pertamina Patra Niaga mulai memberlakukan cara pembelian Pertalite dan Solar tersebut menggunakan MyPertamina sejak Jumat (1/7/2022). Penggunaan MyPertamina diharapkan dapat membuat subsidi BBM menjadi tepat sasaran.

Menurut Rofik, kebijakkan ini adalah suatu bentuk rencana pemerintah untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, khususnya pertalite dan solar agar tepat sasaran kepada rakyat yang kurang mampu.

Namun, kebijakkan ini hingga kini masih belum jelas tujuannya kemana dan apa saja targetnya. Ia juga menjelaskan teknologi di era sekarang ini harusnya membuat semua serba simple, tapi kebijakan in malah membuat sulit masyarakat
 
"Yang pertama adalah siapa yang bisa mendaftar di sistem Mypertamina? Apa kriterianya? Bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak? Apakah ada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi pembandingnya. Kalo iya, kita semua tahu kalau data DTKS tidak akurat. Tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk juga orang kaya yang tidak berhak,” jelasnya.
 
Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, dari hampir 80 persen total konsumsi BBM bersubsidi, 60 persen konsumennya masuk dalam golongan kaya.
 
"Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut," kata Irto Ginting, dikutip Sabtu (2/7/2022).
 
Karena itu Pertamina melalui Subholding Commercial and Trading-nya membuat mekanisme untuk memastikan dana Rp 520 triliun untuk subsidi energi pada tahun 2022 tepat sasaran. (mg5/ree)