Sidang Dakwaan Korupsi Persetujuan Ekspor CPO, JPU Ungkap Peran Eks Mendag M. Lutfi

Pada 27 Januari 2022 di Kantor Kemendag, M. Luthfi lalu menerbitkan kebijakan DMO dan Domestic Price obligation (DPO) yang beberapa kali dibuat pembaruan hingga pada 8 Februari 2022 diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 tahun 2022.

"Setelah ditetapkannya Permendag No. 8 Tahun 2022, maka pada 10 Februari 2022 Lin Che Wei menyampaikan pesan melalui WA kepada M. Lutfi bahwa terjadi keresahan oleh para pelaku dengan diberlakukan-nya Permendag No. 8 Tahun 2022 sehingga Lin Che Wei meminta kepada M. Lutfi agar Dirjen mensosialisasikan teknis Permendag 8 Tahun 2022," tambah jaksa.

Lin Che Wei pun menyelenggarakan 2 zoom meeting pada 10 Februari 2022 yaitu pagi hari dan sore hari.

"Zoom Meeting" pagi dihadiri oleh Mendag M. Lutfi, Indra Sari Wisnu Wardhana, Darwin Indigo (bergabung dari Singapura), Lie Tju Tjien/Chin Wilmar, Thomas Muksim Wilmar dan beberapa pelaku usaha.

Isi rapat adalah keberatan pelaku usaha atas Permendag No. 8 tahun 2022. Beberapa pengusaha menyampaikan keberatan terkait syarat dan cakupan yang dimuat dalam aturan tersebut karena merasa terbebani dengan adanya administrasi untuk realisasi distribusi minyak goreng DMO yang sampai ke pengecer/konsumen.

Para pelaku usaha tersebut pun menyatakan kalau bisa realisasi DMO tersebut kembali berpedoman kepada Permendag No. 3/2022 dan Permendag No. 6/2022.

Baca Juga

Saatnya Pendakwah Muda Tampil, Rebut Juara di Kompetisi “Dai & Daiyah Masa Depan Memperebutkan Piala Gubernur Jakarta”

Lin Che Wei pun menyampaikan keinginan untuk merevisi Permendag No. 8/2022 karena menilai tidak cocok dan agar cakupan produknya dikembalikan ke Permendag 2/2022

"Akhirnya dalam rapat tersebut M. Lutfi selaku Mendag menyampaikan agar terhadap distribusi dalam negeri untuk sampai ke retail/pengecer untuk cukup di atur sendiri oleh pelaku usaha saja, atau diistilahkan dengan self regulate saja, sehingga tidak diperlukan pengaturan yang terlalu banyak," ungkap jaksa.

Namun, Indra Sari menyatakan dalam hal DMO 20 persen tetap harus ada faktur pajak sebagai bukti distribusi.

"M. Lutif lalu memberikan peluang untuk melakukan 'self regulation' dalam rangka distribusi minyak goreng, yang diimplementasikan dalam bentuk komitmen (pledge) sebagai bentuk kebijakan yang berawal dari adanya keberatan dari para pelaku usaha dalam hal penerapan Permendag No. 8/2022 yang akan diberlakukan secara efektif pada 15 Februari 2022," jelas jaksa.