Sidang Dakwaan Korupsi Persetujuan Ekspor CPO, JPU Ungkap Peran Eks Mendag M. Lutfi

Para pelaku usaha tersebut pun menyatakan kalau bisa realisasi DMO tersebut kembali berpedoman kepada Permendag No. 3/2022 dan Permendag No. 6/2022.

Lin Che Wei pun menyampaikan keinginan untuk merevisi Permendag No. 8/2022 karena menilai tidak cocok dan agar cakupan produknya dikembalikan ke Permendag 2/2022

"Akhirnya dalam rapat tersebut M. Lutfi selaku Mendag menyampaikan agar terhadap distribusi dalam negeri untuk sampai ke retail/pengecer untuk cukup di atur sendiri oleh pelaku usaha saja, atau diistilahkan dengan self regulate saja, sehingga tidak diperlukan pengaturan yang terlalu banyak," ungkap jaksa.

Namun, Indra Sari menyatakan dalam hal DMO 20 persen tetap harus ada faktur pajak sebagai bukti distribusi.

"M. Lutif lalu memberikan peluang untuk melakukan 'self regulation' dalam rangka distribusi minyak goreng, yang diimplementasikan dalam bentuk komitmen (pledge) sebagai bentuk kebijakan yang berawal dari adanya keberatan dari para pelaku usaha dalam hal penerapan Permendag No. 8/2022 yang akan diberlakukan secara efektif pada 15 Februari 2022," jelas jaksa.

"Zoom Meeting" kedua yang dihadiri Lin Che Wei dengan mengundang Mendag M. Lutif, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Dirjen Daglu Indra Sari dan pelaku usaha membahas kebutuhan pasokan untuk industri minyak goreng dan distribusi minyak goreng dan sosialisasi Permendag 8/2022 serta mekanisme penyaluran DMO.

Pertemuan tersebut dimaksudkan agar eksportir membeli CPO atau Olein dengan harga pasar kemudian eksportir menjual CPO atau Olein kepada produsen minyak goreng atau "repacker" dengan harga DPO dengan bukti delivery order (DO), purchase order (PO) dan faktur pajak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, dan dalam pertemuan tersebut pihak Kemendag sudah mendapatkan komitmen dari pelaku usaha berdasarkan rencana ekspor yang diajukan dalam permohonan persetujuan ekspor yang masih didasarkan pada Permendag 02/2022.