Bagi Negara-negara G20, Pemulihan dan Ketahanan Negara Berkembang Sangat Penting Artinya

Belitung – Bagi negara-negara G20, pemulihan dan ketahanan negara-negara berkembang di tengah krisis global, sangat penting artinya.

“Forum ini dapat menyatukan ekonomi-ekonomi terbesar dunia untuk bersama-sama menutup kesenjangan pembangunan dan membantu negara berkembang,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam pembukaan Development Ministerial Meeting (DMM) G20 di Belitung, Kamis (8/9/2022).

Menurut Suharso, pertemuan para menteri pembangunan ini digelar di tengah situasi dunia yang sulit. Pandemi Covid-19 belum usai, terutama di negara-negara berkembang, di mana saat ini upaya pemulihan ekonomi global masih tidak merata. Dunia saat ini juga dihadapkan pada ketidaksetaraan akses vaksin Covid-19.

Pada Juni 2022, tercatat baru 58 negara dari total 194 negara anggota WHO yang telah mencapai 70 persen cakupan vaksinasi.

Dunia sedang dihadapkan berbagai konflik dan isu geopolitik yang menghambat pemulihan ekonomi. IMF memproyeksikan, terjadi peningkatan inflasi hampir 6 persen di negara ekonomi maju pada 2022, sedangkan di negara berkembang tingkat inflasi mencapai 9 persen. 

Hal-hal ini berdampak pada progres pembangunan di negara berkembang. Misalnya melonjaknya harga pangan dan energi. Tingginya inflasi mempersulit negara-negara untuk menyalurkan lebih banyak investasi demi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga

Menko Bahlil Dorong Peran Aktif UMKM dan Pengusaha Lokal Dalam Proyek Hilirisasi

Menurut Suharso, perjalanan negara-negara G20 tidak mudah. Namun kuatnya kolaborasi selama ini telah membuktikan bahwa negara-negara G20 tak pernah sendirian. “Tujuan bersama kita jauh lebih penting di atas kepentingan individu kita,” ujarnya. 

Semangat ini, kata dia, telah konsisten diusung sepanjang tahun. Karena itu, ia merasa bangga menyampaikan bahwa hal ini juga terefleksikan dengan baik dalam kerja di tahun 2022, dan dalam memastikan pemulihan yang kuat dan inklusif di negara berkembang.

Suharso mengatakan, UMKM menjadi tumpuan penting negara-negara berkembang untuk menciptakan 600 juta lebih pekerjaan yang dibutuhkan dalam 15 tahun ke depan. Oleh karena itu, dukungan kepada UMKM harus diprioritaskan untuk mencapai ketahanan menghadapi guncangan dan krisis global.

“Hal itu dapat dilakukan dengan mendukung adopsi praktik bisnis berkelanjutan dan manajemen risiko berencana,” ujarnya. 

Suharso juga membahas tentang diperlukannya perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19. Meskipun terjadi peningkatan program perlindungan sosial selama pandemi, namun lebih dari 4 miliar penduduk di dunia masih belum tercakup dalam sistem perlindungan sosial untuk memastikan resiliensi masyarakat dalam menghadapi guncangan dan krisis.

Indonesia sebagai presidensi G20, memfokuskan prioritas pada inisiatif perlindungan sosial adaptif yang sangat sesuai untuk memitigasi dan beradaptasi lebih baik terhadap berbagai guncangan, seperti pandemi, bencana alam, dan bencana akibat perubahan iklim.

Fase pemulihan ini, kata Suharso, bisa menghasilkan kesempatan untuk bertransisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Sebab, dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC), lebih dari 3 miliar penduduk dunia atau hampir setengah dari populasi dunia, hidup di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. 

“Skala tantangan yang kita hadapi saat ini membutuhkan kerjasama global yang lebih kuat dari sebelumnya,” ujarnya.

Presidensi G20 Indonesia, juga mengusung isu blended finance sebagai mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan merumuskan prinsip-prinsip blended finance yang merefleksikan perspektif dan konteks penerima yaitu negara berkembang, negara terbelakang, dan negara berkembang pulau kecil.

Suharso pun menekankan tentang pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme dalam mengatasi tantangan global dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ia menilai multilateralisme saat ini masih belum kuat karena masih ada negara yang kesulitan menjalani pemulihan dan mengejar pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan karena pandemi COVID-19.

Pertemuan DMM G20 akan mengkonkritkan hasil diskusi yang sudah dilakukan Development Working Group selama setahun serta memperkuatnya dengan komitmen politik. 

“Para menteri terhormat, kita di sini mewakili negara kita untuk mengatasi tantangan pembangunan. Kita membawa misi berbeda-beda dan didorong visi yang beragam, tetapi saya percaya bahwa kita membagi keprihatinan yang sama bahwa setiap orang di dunia berhak menikmati pembangunan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang,” ujarnya. (hw/mut)