Mengenal Bjorka dari Breached, Sang Peretas Data Presiden dan KPU 

Jakarta - Peretas bjorka menjadi sorotan bak selebritas di dunia maya. Ya, hacker ini kini tengah menjadi sorotan publik dan banyak dielu-elukan oleh masyarakat.

Terlebih Bjorka mengklaim telah meretas beberapa website kementerian Republik Indonesia, bahkan surat-surat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun jarang yang mengetahui, Bjorka juga telah meretas data 105 juta data pemilih di database Komisi Pemilihan Umum dan menjual data 1,3 miliar pengguna simcard di Indonesia.

Siapa sebenarnya Bjorka?

Hingga saat ini, belum ada yang mengetahui identitas Bjorka sebenarnya. Ia bahkan menantang siapapun untuk membuka identitas dirinya. Itu nampak dari cuitan biodata di akun twitter miliknya @bjorkanism.

Berdasarkan penelusuran redaksi tvonenews melalui forum hacker breached.to, disebutkan bahwa Bjorka bergabung di forum ini sejak 9 Agustus 2022. 

Baca Juga

Mulai Rp290 Ribu, Paket IndiHome Gamer Terbaru Tawarkan Kecepatan Simetris 1:1 dan Benefit Game Populer

Dari histori percakapan yang diunggah di forum itu, Bjorka baru menuliskan enam topik (thread), dengan total tulisan sebanyak 16 kali post. Dari enam thread yang dibuat Bjorka, yaitu; 

Pertama, data base indihome yang dibocorkan dan dapat diunduh oleh sesama pengguna forum. 

Kedua, uraian data pengguna tokopedia sebanyak 89 juta data. 

Ketiga, uraian data Wattpad.com dengan 270 juta data. 

Keempat, data surat menyurat Presiden Indonesia. 

Kelima, penjualan 105 juta data pemilih di database Komisi Pemilihan Umum.

Kelima, penjualan data 1,3 miliar pengguna simcard di Indonesia.

Tantang Siapapun Tangkap Bjorka

Akun hacker Bjorka, diketahui juga menantang siapapun untuk membuka identitas dan menangkap dirinya. Hal ini nampak dari biodata twitter miliknya @@bjorkanism.

Selain itu, Bjorkan juga merespon perkataan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang mengatakan bahwa dirinya sudah melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan akan dicari oleh aparat penegak hukum.

“Do u know that u and all ur people no one can do this? because it's been 21 days since my first leak. and all of u are still confused about where to start, Apakah kamu tahu bahwa kamu dan semua orang tidak ada yang bisa melakukan ini? karena sudah 21 hari sejak kebocoran pertama saya. dan kalian semua masih bingung harus mulai dari mana,” tulis Bjorka dalam cuitannya di Twitter, dikutip Minggu (11/9/2022).

Sebelumnya Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor di internet.

“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru saat dihubungi di Jakarta pasa Sabtu (10/9/2022), menanggapi informasi beredar yang menyebutkan surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi telah diretas oleh Bjorka.

Heru mengatakan bahwa informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong. Beredarnya informasi bohong itu, kata Heru, merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” katanya.

BSSN Melakukan Penelusuran

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah berkoordinasi dengan penyedia sistem elektronik (PSE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) guna menindaklanjuti dugaan kebocoran data yang diduga dilakukan oleh hacker Bjorka.

"BSSN telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dan melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan. BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," demikian keterangan pers atas nama Juru Bicara BSSN Ariandi Putra yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/9/2022).

BSSN menegaskan pihaknya telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat bersama PSE terkait, guna memperkuat sistem keamanan siber demi mencegah risiko lebih besar terhadap beberapa PSE tersebut.

Selain itu, BSSN juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum terkait dugaan kebocoran data yang dilakukan oleh hacker Bjorka.

Lebih jauh, BSSN mengingatkan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mereka menyatakan dukungan teknis sembari meminta seluruh PSE memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, hacker Bjorka kembali membuat heboh dengan membocorkan dokumen rahasia negara, Jumat (9/9/2022). Tak tanggung-tanggung kali ini Bjorka membocorkan dokumen rahasia Presiden RI.

Dalam situs breached, Bjorka mencantumkan logo Presiden Republik Indonesia. Ia menyebut membocorkan dokumen rahasia Presiden RI berupa transaksi surat tahun 2019-2021.

Selain itu Bjorka juga membocorkan dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang diberi label rahasia.

Data tersebut dibocorkan hacker Bjorka pada Jumat (6/9/2022). Dokumen berisi transaksi surat menyurat itu berukuran 189 MB jika di-compressed menjadi 40 MB. 

Adapun beberapa surat yang dibocorkan di antaranya surat dari Badan Intelijen Negara (BIN) kepada presiden berlabel rahasia.

Selain itu ada surat Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

"Badan Intelijen Negara (BIN), RI1, surat rahasia kepada presiden dalam amplop tertutup, 4253, 2019-08-05," tulis Bjorka. (ito)