Isu Soal Dewan Kolonel Hingga Dewan Kopral, Ganjar Pranowo Akui Tak Pernah Dengar Hingga Johan Budi: Itu Tim Mbak Puan

"Beliau ini adalah sosok demokrasi, sosok yang dalam pengertian ketua DPR itu melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi. Adapun Dewan Kolonel tidak masuk dalam hal itu," ujarnya. 

Selain itu, Hasto mengatakan inisiasi Johan Budi itu dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai. 

"Tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut juga tidak sesuai AD/ART," tutup dia.

Johan Budi: Tim Ini Pendukung Mbak Puan

Anggota Fraksi PDIP Johan Budi mengungkap ada Dewan Kolonel sebagai loyalis Puan Maharani di DPR RI. Sebanyak 12 orang dari fraksi PDIP bergabung dalam pasukan itu.

Adapun tujuan dibentuknya Dewan Kolonel Puan Maharani, yakni sebagai tim khusus untuk menyukseskan Puan di Pilpres 2024, sehingga ketika Puan ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tim itu telah siap.

Baca Juga

Rupiah Tembus Rp17.500, Puan Maharani Bakal Panggil Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Purbaya

Johan mengakui bahwa ia adalah penggagas tim khusus itu dan diberi nama Dewan Kolonel.

"Jadi gini, di fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. 'Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim?'.Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini nggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," jelas Johan Budi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2022).

Ia menyebut Puan juga telah menyetujui pembentukan Dewan Kolonel itu.

"Berkembang (anggotanya). Trus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak puan setuju," imbuhnya.

Berikut daftar anggota Dewan Kolonel yang terdiri dari anggota Komisi I hingga Komisi XI DPR Fraksi PDIP:

Komisi I : Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan
Komisi II : Junimart Girsang
Komisi III : Trimedya Panjaitan dan Johan Budi
Komisi IV : Riezky Aprilia
Komisi V : Lasarus
Komisi VI : Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII : Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII : My Esti Wijayati
Komisi IX : Abidin Fikri
Komisi X : Agustin Wilujeng
Komisi XI : Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu

(saa/ppk)