Loyalis SBY ini Bela Mati-matian Wibawa Sang Panutan di Hadapan Kritikus, Tak Terima Pemerintahan SBY Dulu Dibilang Cuma Lari di Tempat
- Kolase Tvonenews.com
Jakarta - Loyalis SBY ini Bela Mati-matian Wibawa Sang Panutan di Hadapan Kritikus, Tak Terima Pemerintahan SBY Dulu Dibilang Cuma Lari di Tempat
Pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal 'turun gunung', menjadi perbincangan panas, Kamis (22/9/2022).
Adapun pidato SBY di hadapan para kader Partai Demokrat itu menjadi topik perbincangan dalam acara Catatan Demokrasi tvOne.
Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (demokrat.or.id)
Pengamat Politik Boni Hargerns merupakan salah satu orang yang cukup keras memberikan kritik terhadap sosok SBY.
Pada kritikan yang dilontarkan Boni Hargens terhadap SBY itu, ia menyinggung justru pada pemerintahannya (saat menjadi presiden RI era 2004-2009 dan 2009 - 2014) Indonesia, kata Boni hanya lari di tempat.
"10 tahun beliau (SBY) memerintah (jadi presiden RI) sayalah pengamat politik yang paling keras yang mengkritik pemerintahan Pak SBY. Saya pikir tak ada satupun dari dulu omongan Pak SBY yang salah, termasuk soal omongannya yang kemarin itu, soal 'turun gunung', enggak ada yang salah, karena yang salah adalah Pak SBY-nya," ujar Boni Hargens saat hadir menjadi narasumber di acara Catatan Demokrasi tvOne, Selasa (20/9/2022).
Adapun Boni Hargens buru-buru memperjelas maksud dari SBY yang salah itu.
Menurut Boni Hargens, 10 tahun pemerintahan SBY justru Indonesia disebutnya hanya lari di tempat.
"Semua orang tahu 10 tahun pemerintahan SBY itu Indonesia lari di tempat dan kita buang-buang umur, Indonesia buang umur. Tak ada masalah soal Pak SBY 'turun gunung', ini semua orang pasti bermanuver ke Pemilu," kata Boni Hargens.
Pengamat politik, Boni Hargens saat di acara Catatan Demokrasi tvOne, Selasa (20/9/2022). (ist)
Boni Hargens mengatakan bahwa SBY 'turun gunung' itu diibaratkannya tak lebih hanya seperti judul sinetron atau judul novel.
"Turun gunung, Kembali ke Hambalang, nah itu semua bisa jadi judul novel atau judul sinetron yang keren. Tapi sekali lagi, narasi politik semacam ini tidak pernah menjadi masalah," kata Boni Hargens.
Meski begitu, kata Boni Hargens, secara legal konstitusional tidak ada yang salah.
Karena, kata Boni, undang-undang dan demokrasi membolehkan hal tersebut (kritik) dan meminta pemerintah pun harus kuat terhadap kritik.
"Tapi kalau cuma omongan Pak SBY 'turun gunung', ya saya kira bisa direspons dengan gaya pak Hasto, kapan naik gunungnya? kita juga enggak tahu, kok tiba-tiba turun gunung. kalau gaya saya, ya omongan Pak SBY dicuekin sajalah," kata dia.
Menanggapi respons negatif Boni Hargens soal SBY 'turun gunung', membuat Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon bereaksi.
Mendengar sang panutan (SBY) dicerca habis-habisan oleh Boni Hargens, Jansen Sitindaon sebagai loyalis SBY pun pasang badan.
"Saya agak terganggu dengan pernyataan Doktor Boni ya soal di masa pemerintahan Pak SBY, Indonesia bergerak di tempat katanya begitu," ujar Jansen Sitindaon.
Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon saat di acara Catatan Demokrasi tvOne, Selasa (20/9/2022). (ist)
Menurut Jansen Sitindaon, pada masa pemerintahan Pak SBY di 2004 APBN hanya Rp400 triliun.
"Di 2004, ketika Pak SBY menerima pemerintahan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, APBN kita itu cuma Rp400 triliun. Apalah yang bisa dibangun dengan uang Rp400 triliun di negara sebesar ini, penduduk hampir 250 juta? sedangkan di 2014 Pak SBY turun, APBN kita itu hampir Rp2.000 triliun, naik lima kali lipat. Kalau bergerak di tempat, enggak mungkin Indonesia masuk di G20," kata Jansen Sitindaon.
Sosok Susilo Bambang Yudhoyono. (ist)
Menurut Jansen Sitindaon, dia sengaja menyinggung soal G20 karena hal itu guna membantah pernyataan Boni Hargens soal Indonesia lari di tempat di era SBY.
"Aku ingin menunjukkan kepada Doktor Boni, kalau kita ini bergerak maju ke depan. Kalau Pak SBY memberikan APBN senilai hampir Rp2.000 trilun itu 4 kali lipat. Kalau nanti di 2024 Pak Jokowi turun dan APBN bisa mencapai Rp6.000 triliun, saya cium kaki Pak Jokowi," kata Jansen Sitindaon.
Respons PDIP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memberi peringatan keras kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Adapun Hasto mengatakan terdapat banyak kecurangan yang terjadi ketika era Presiden SBY memimpin Indonesia sejak Pemilu 2009.
"Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada Pemilu 2009, jika mau didalami lagi. Misalnya, soal manipulasi data pemilih tetap (DPT)," kata Hasto dalam diskusi virtual, Minggu (18/9/2022).
Pernyataan hasto ini menanggapi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyebut akan adanya kecurangan pada pemilu 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyant. (ist)
Selain itu, Hasto mengatakan dengan adanya beberapa kecurangan tersebut, suara Partai Demokrat mengalami kenaikan yang signifikan.
Menurut dia, kenaikan itu pun terkesan dimanipulasi karena pada akhirnya Partai Demokrat kembali jatuh seusai SBY lengser dari jabatan sebagai Presiden.
"Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen," kata dia.
Kendati demikian, Hasto menilai kenaikan itu tidak bertahan lama karena bersifat sementara.
"Setelah Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.
Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.
"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai pemilu 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar, Jumat (16/9/2022).
Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya. (lpk/abs)
Jangan Lupa Tonton dan Subscribe YouTube Tvonenews.com:
Load more