News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Minta Pejabat Polisi “Ngerem” Total soal Gaya Hidup Mewah, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para pejabat kepolisian untuk mengerem dan memperhatikan gaya hidup mereka yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah situasi sulit saat ini.
Minggu, 16 Oktober 2022 - 10:54 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
Sumber :
  • Julio Trisaputra/tvOne

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para pejabat kepolisian untuk mengerem dan memperhatikan gaya hidup mereka yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah situasi sulit saat ini.

Menurutnya, kecemburuan sosial itu akibat gaya hidup mewah para pejabat kepolisian yang berpotensi menimbulkan letupan sosial di masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya ingatkan yang namanya Kapolres, Kapolda, Pejabat Utama, Pejabat Tinggi ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor yang bagus. Saya ingatkan hati-hati," ujar Presiden Jokowi, Sabtu (15/10/2022).

Presiden Jokowi mengatakan gaya hidup mewah merupakan kebiasaan yang sebaiknya ditinggalkan sebagai masa lalu saja oleh para pejabat kepolisian.

Sebab, mereka tidak lagi bisa menyembunyikan gaya hidup mewah dengan keberadaan media sosial yang membuat rakyat bisa memantau keseharian para pejabat kepolisian.

Presiden Jokowi juga menyampaikan gaya hidup mewah menjadi isu keempat dalam daftar keluhan terbanyak masyarakat terhadap institusi Kepolisian RI (Polri) dari laporan yang didapatnya.

"Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu sebuah persepsi karena pungutan liar. Polri mencari-cari kesalahan nomor tiga. Itu 19,2 persen. Dan keempat hidup mewah yang tadi saya sampaikan," kata Presiden Jokowi.

Dia mengingatkan polisi adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat sehingga para personelnya harus selalu diingatkan untuk menjunjung tinggi pelayanan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat itu menjadi hilang atau kurang kepercayaan karena Polri adalah pengayom masyarakat," paparnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Presiden Jokowi menjelaskan Polri sempat menjadi aparat penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik tinggi sebesar 80,2 persen pada November 2021 berkat keterlibatan dalam kerja penanganan pandemi Covid-19 serta memfasilitasi vaksinasi Covid-19.

Akan tetapi, kepercayaan publik itu turun drastis menjadi 54 persen per Agustus 2022 dengan adanya peristiwa yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai titik balik citra Polri di mata masyarakat. (ant/nsi)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Operasi Bypass Jantung Perdana, RS UNAIR Sukses Tangani Pasien dalam Enam Jam

Operasi Bypass Jantung Perdana, RS UNAIR Sukses Tangani Pasien dalam Enam Jam

RS UNAIR Surabaya berhasil melakukan operasi bypass jantung untuk pertama kalinya. Keberhasilan tindakan medis berisiko tinggi itu diapresiasi Wamendiktisaintek
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia tambah 1.408 km jaringan fiber optik pada 2026 sekaligus menyiapkan AI Ready Infrastructure untuk memperkuat konektivitas digital Indonesia.
Sosok TK Diduga Lakukan Surveillance dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sosok TK Diduga Lakukan Surveillance dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

TK diduga melakukan pengawasan atau surveillance dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Nasib 105 Jemaah Umrah Tak Jelas, Kemenhaj Usut Dugaan Travel Salahgunakan SISKOPATUH

Nasib 105 Jemaah Umrah Tak Jelas, Kemenhaj Usut Dugaan Travel Salahgunakan SISKOPATUH

Sebanyak 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat nasibnya tak jelas, Kemenhaj usut dugaan travel salahgunakan SISKOPATUH.
Penantian Dua Tahun Zanadin Fariz Bisa Terbayar Jika Maksimalkan TC Timnas Indonesia

Penantian Dua Tahun Zanadin Fariz Bisa Terbayar Jika Maksimalkan TC Timnas Indonesia

Zanadin Fariz masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihazn (TC) Skuad Garuda di Bali pada 9-17 November 2026.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Selengkapnya

Viral