PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Ijazah Palsu Jokowi Hari Ini

Jakarta - Masih ingat dengan gugatan yang dilayangkan Bambang Tri Mulyono mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo? Hari ini, Selasa (18/10/2022), Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana gugatan itu.

Merujuk pada informasi di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang rencananya dimulai pada pukul 09.40 WIB di ruang sidang Ali Said.

"Agenda sidang pertama jam 09.40 sampai selesai," dikutip dari SIPP PN Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).

Status hukum penggugat yakni Bambang Tri Mulyono yang menjadi tersangka dan kini ditahan Bareskrim Polri atas kasus tindak pidana ujaran kebencian dan penodaan agama tak menggugurkan gugatan. Sidang tetap berjalan sesuai jadwal.

"Sidang bisa digelar, yang hadir kuasanya," kata Humas PN Jakarta Pusat Dariyanto.

Bambang Tri Mulyono yang juga merupakan penulis buku Jokowi Under Cover mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada Senin (3/10/2022). Gugatan telah terdaftar dengan nomor perkara: 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum.

Baca Juga

Dituntut 5 tahun Bui, Eks Wamenaker Noel: Mending Saya Korupsi Banyak

(Bambang Tri Mulyono yang menggugat dugaan ijazah palsu presiden Jokowi, pernah mendekam di penjara selama 3 tahun. Sumber: ist)

Adapun para tergugat yaitu Presiden Jokowi (tergugat I), Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV).

Dalam petitumnya, Bambang ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.

PN Jakarta Pusat juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. 
 

Bantahan Pihak UGM

Sebelumnya, soal isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rektor UGM (Universitas Gadjah Mada) Prof. Ova Emilia meyakini ijazah S1 Presiden Jokowi asli.