Komisi II DPR Minta Rapat Dugaan Kecurangan Pemilu Digelar Tertutup

Jakarta - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia meminta rapat dengar pendapat umum (RDPU) soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 digelar tertutup.

Diketahui, Komisi II DPR menggelar RDPU bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang terdiri dari ICW, Perludem, CALS, KOPEL, Netgrit, PSHK.

Awalnya Peneliti Netgrip, Hadar Nafis Gumay, memaparkan soal adanya dugaan kecurangan pemilu oleh KPU. Dugaan kecurangan terjadi pada tahapan verifikasi faktual (verfak).

"Kami dapatkan adanya dugaan atau intruksi dari KPU pusat untuk melakukan perubahan data dari hasil verfak tersebut yang selanjutnya mengakibatkan kesimpulannya menjadi berubah," kata Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

"Jadi data hasil verfak itu diubah dan kemudian dilakukan lagi pembuatan berita acara dan lampiran yang memuat hasil verfak dari setiap partai dari setiap kabupaten/kota," sambungnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih juga menyebut beberapa institusi yang berkaitan dengan dugaan kecurangan tersebut.

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

Kemudian, Doli langsung meminta rapat tersebut ditutup karena pihak tersebut menyebut institusi secara blak-blakan.

"Sebentar pak, saya kira saya mohon maaf temen-temen, karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat ini kita alihkan tadinya terbuka ke tertutup saja," ujar Doli.

Hadar lantas mempertanyakan mengapa dilakukan ditutup, padahal itu menyangkut informasi publik. Namun, Doli tetap pada keputusannya untuk menggelar rapat itu tertutup.

"Soalnya ini menyebut-nyebut nama institusi, nanti khawatir ini kan harus dikonfirmasi. Berita ini harus kita konfirmasi, nanti menyebar luas kemana-mana. Jadi saya minta persetujuan teman-teman pimpinan kita alihkan ke tertutup," lanjutnya.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta awak media untuk men-take down berita terkait rapat tersebut.

"Saya minta temen-temen media yang barusan tadi, karena mohon dipahami, ini kan informasi yang didapatkan oleh temen-temen, persoalannya ini menyebutkan beberapa pihak, yang tentu kepastiannya harus dikonfirmasi. Jadi tolong tadi yang ini di-take down," tutup Doli. (saa/ree)