Siapkah Kita Menghadapi Bonus Demografi? Peran Jaminan Sosial Indonesia

Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk dengan usia produktif lebih banyak dan mendominasi penduduk dengan usia non produktif. 

Dengan kondisi seperti ini, idealnya jumlah tenaga kerja yang tersedia menjadi lebih banyak sehingga mempercepat pembangunan ekonomi sebuah negara. 

Percepatan ekonomi ini dapat terjadi karena kegiatan produksi menjadi mudah tercukupi dengan banyaknya tenaga yang tersedia dan permintaan konsumsi juga menjadi lebih besar.

Sebab, penduduk usia produktif memiliki konsumsi yang lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya.

Saat ini, Indonesia akan memasuki puncak dari bonus demografi tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar di ASEAN, Indonesia berpotensi mengisi kebutuhan tenaga kerja untuk negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya turun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia. 

Baca Juga

Akademisi dan Praktisi Hukum Soroti Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia Dinilai Alami Kemunduran

Dengan ini, Indonesia diprediksi berpeluang menjadi salah satu dari 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045.

Namun, cita-cita ini perlu kita jaga sesuai dengan yang pernah dikatakan Presiden RI Joko Widodo, “Bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Satu sisi adalah berkah jika kita berhasil mengambil manfaatnya. Satu sisi lain adalah bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik”.

Jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi ini akan menjadi sebuah ancaman mematikan.

Salah satu ancaman tersebut adalah meningkatnya jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. 

Ini merupakan salah satu tantangan pemerintah ke depan dalam menghadapi fase bonus demografi untuk mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Dikhawatirkan apabila tidak segera diatasi, maka bonus demografi akan menimbulkan efek negatif terhadap pembangunan negara dengan banyaknya usia produktif yang menganggur. Usia produktif yang menganggur tentu menjadi permasalahan besar. 

Selain pada menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan menurunnya permintaan dan penawaran agregat, dampak sosial politik juga sangat terpengaruh seperti meningkatnya angka kriminalitas baik berupa kejahatan pencurian, perampokan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun kegiatan ekonomi ilegal lainnya. 

Biaya ekonomi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial ini sangat besar dan sulit diukur tingkat efisiensi dan efektifitasnya.

Jika saat ini kita mencoba mengatasi masalah yang akan terjadi tersebut, seperti yang saat ini banyak dibahas di beberapa sumber penelitian, kajian maupun kebijakan pada berbagai sumber tersebut banyak hal yang berfokus pada penyiapan SDM dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih baik maupun upaya lain seperti meningkatkan investasi dalam infrastruktur untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas dan memperbaiki akses ke pasar tenaga kerja. 

Namun, ada hal tidak boleh luput dari perhatian kita, yakni menciptakan jaring pengaman sosial bagi mereka yang terdampak oleh risiko yang ditimbulkan oleh bonus demografi.

Ketika berbicara tentang jaring pengaman, dalam hal ini kita tidak bisa hanya bergantung pada bentuk-bentuk bantuan sosial pemerintah seperti program bantuan sosial didanai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui anggaran negara atau anggaran daerah yang dikumpulkan melalui pajak, pungutan atau sumber-sumber pendapatan publik lainnya. 

Kita tentunya tidak bisa hanya bergantung pada bentuk bantuan sosial ini saja. Pengeluaran untuk program bantuan sosial bisa menjadi beban jika anggaran negara tidak mencukupi atau jika dana yang dialokasikan tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran atau peningkatan utang negara.

Contohnya, pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar triliunan rupiah untuk program bantuan Covid-19. 

Dana ini digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak, dukungan bagi sektor usaha, kesehatan dan peningkatan infrastruktur terkait penanganan pandemi. 

Selain itu, pemerintah juga mengalami penurunan pendapatan akibat melambatnya aktivitas ekonomi dan penurunan penerimaan pajak. Akibatnya, anggaran belanja negara mengalami defisit yang signifikan pada tahun 2020. 

Pemerintah Indonesia terpaksa melakukan pembiayaan defisit melalui berbagai sumber termasuk pinjaman domestik dan internasional serta menggunakan cadangan devisa. Hal ini menyebabkan peningkatan utang pemerintah.

Lalu, bagaimana kita mempersiapkan diri mengatasi krisis selanjutnya yang sangat berpotensi menyebabkan dampak negatif yang diakibatkan oleh bonus demografi ini?

Skema jaminan sosial bisa menjadi jawaban terkait isu ini.

Jaminan sosial adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk memberikan perlindungan finansial dan manfaat lainnya kepada individu atau keluarga dalam situasi tertentu. 

Tujuan utama dari jaminan sosial adalah melindungi individu dan masyarakat dari risiko ekonomi yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti sakit, cacat, kehilangan pekerjaan, usia tua atau peristiwa-peristiwa lain yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan atau memenuhi kebutuhan dasar.

Jaminan sosial, seperti program kesehatan, pensiun dan tunjangan sosial lainnya, dapat memberikan perlindungan ekonomi kepada orang-orang di usia produktif. Ini membantu menjaga stabilitas keuangan individu dan keluarga mereka selama masa hidup mereka.

Pemberdayaan Tenaga Kerja: Jaminan sosial yang baik dapat membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik dan perlindungan finansial, pekerja dapat tetap sehat dan produktif lebih lama berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pengurangan Kemiskinan: Bonus demografi dapat menghasilkan penurunan angka kemiskinan jika penduduk usia produktif memiliki pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah yang cukup. Program jaminan sosial dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan dukungan finansial kepada mereka yang membutuhkannya.

Pensiun yang Layak: Dengan jaminan sosial seperti program pensiun yang baik, orang-orang di usia produktif dapat merencanakan masa pensiun mereka dengan lebih baik. Ini membantu mengurangi beban finansial pada sistem pensiun dan memastikan bahwa penduduk usia lanjut mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Investasi dalam Pendidikan dan Keterampilan: Bonus demografi memberikan peluang untuk menginvestasikan sumber daya tambahan dalam pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda. Ini membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan kompeten untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi dengan baik, penting untuk memiliki kebijakan jaminan sosial yang tepat dan infrastruktur sosial yang memadai.

Hal ini termasuk memastikan akses yang adil ke layanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta pembangunan sistem pensiun yang berkelanjutan.

Dengan cara ini, bonus demografi dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang signifikan.

Penulis: Mohamad Rhesa Adisty, S.Hum, M.Si, LL.M/Praktisi Jaminan Sosial

Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.