Kebocoran Data BI Harus Jadi Desakan Kencang RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Kebocoran data lainnya dari segi kependudukan, seluruh data KTP, NPWP, hingga nomor rekening juga menjadi bagian dari kasus ini.

Tentunya data- data kependudukan ini sangatlah penting karena tidak hanya menyangkut masalah finansial namun seluruh seluk beluk keluarga anda bisa diketahui dengan mudah.

Alfons pun menyarankan harusnya pemangku kebijakan bisa lebih terbuka menangani masalah kebocoran data sehingga masyarakat bisa menyiapkan dan preventif lainnya terkait datanya yang bocor.

“Dalam hal kebocoran data, sebenarnya tidak produktif dan tidak ada manfaatnya mencari siapa yang salah dan memberikan hukuman karena tidak akan membatalkan data yang sudah bocor dan tidak menjamin hal yang sama tidak terulang. Namun transparansi dalam memberikan informasi data yang bocor akan menolong pemilik data terkait yang datanya dibocorkan sehingga bisa melakukan antisipasi dan tidak menjadi korban eksploitasi dari data yang bocor tersebut,” ujar Alfons.

Pencegahan

Tentunya tidak ada yang ingin datanya terekspos secara besar- besaran terutama di ruang digital, terutama ketika kebocoran ternyata bukan berasal dari diri sendiri namun pihak lain.

Baca Juga

Audiensi dengan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Gemura: Anak Muda Harus Jadi Penggerak Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045

Dari segi regulasi, pencegahan yang dilakukan tentu kehadiran UU PDP sangatlah dinanti dan diharapkan bisa menjadi jawaban dan solusi atas masalah kebocoran yang data selama ini kurang diperhatikan dengan baik.

Pembahasan mengenai RUU PDP sendiri saat ini masih memasuki tahapan pembahasan antara Kementerian Kominfo dan DPR RI.

Dalam beberapa waktu terakhir baik Kementerian Kominfo dan DPR RI sama- sama menjawab RUU tersebut tinggal selangkah lagi menuju pengesahan.

Namun nampaknya butuh waktu yang lebih lama untuk mewujudkan rancangan itu menjadi regulasi setelah dalam dua tahun terakhir dibahas oleh para pemangku kepentingan.

Semoga di 2022 RUU PDP bisa segera disahkan menjadi UU dan memberi proteksi bagi para pemilik data di Indonesia.

Tentunya pengamanan berlapis juga menjadi jawaban bagi para pengelola layanan yang berbasis data masyarakat sehingga potensi kebocoran data semakin minimal.

Lalu di tengah gempuran ancaman kebocoran data saat ini yaitu kehadiran ransomware dan extortionware harus ada perlindungan ekstra yang dimiliki oleh pemilik data memastikan datanya terkhusus di ruang digital bisa lebih aman.