Menguliti Pemberian Abolisi dan Amnesti dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Adapun UU Drt 11/1954 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 96 dan 107 UUD Sementara 1950, yang sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. 

Dan hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana dari Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Drt 11/1954 yang mengatur lebih detil mengenai tata cara maupun persyaratan pemberian abolisi dan amnesti.

Selain itu, apabila ditelaah secara objektif, di dalam batang tubuh UU Drt 11/1954 tidak memberikan definisi yang eksplisit mengenai abolisi dan amnesti. 

Bahkan di dalam UU Drt 11/1954 pun tidak menjelaskan kriteria siapa saja yang berhak mendapatkan Abolisi dan Amnesti. 

Namun hanya mengatur mengenai kewenangan Presiden memberikan Abolisi dan Amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3. 

Selain itu mengatur konsekuensi yuridis yakni dengan pemberian Amnesti maka semua akibat hukum pidana terhadap para pelaku dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dihapuskan, sedangkan dengan pemberian Abolisi maka penuntutan terhadap para pelaku dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ditiadakan, sebagaimana diatur Pasal 4 dan penjelasan.

Baca Juga

Indonesia–Prancis Perkuat Kemitraan Strategis Kebudayaan, Dorong Kolaborasi Museum dan Industri Budaya

Kemudian suasana kebatinan yang melatar belakangi lahirnya UU Drt 11/1954 dan Adresat saat dikeluarkannya ditujukan kepada para pelaku tindak pidana yang mengganggu keamanan negara dan kejahatan politik. 

Definisi kejahatan politik adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah atau penguasa (Hendardi, 2017).  

Catatan pemberian abolisi dan amnesti terhadap pelaku pidana yang dianggap mengganggu keamanan negara dan kejahatan politik dapat dilihat pada masa kepemimpinan Presiden sebelumnya. Presiden Soekarno pada tahun 1962 memberikan abolisi kepada Daud Beureuh dan para pengikutnya dalam kelompok DI/TII. 

Presiden Soeharto pada tahun 1977 melalui Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1977 memberikan amnesti dan abolisi kepada para pengikut Gerakan Fretilin di Timor Timur. 

Presiden Habibie melalui Keppres nomor 80 tahun 1998 memberikan amnesti dan abolisi kepada Sri Bintang Pamungkas yang saat itu dianggap melanggar undang-undang anti subversif dengan membentuk Partai Uni Demokrasi Indonesia, dan kepada Muchtar Pakpahan yang saat itu dipenjara karena menulis buku berjudul Potret Negara Indonesia.