Menguliti Pemberian Abolisi dan Amnesti dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kemudian Presiden Gus Dur lewat Keppres nomor 159 tahun 1999 memberikan amnesti kepada Budiman Sujatmiko karena mendeklarasikan pendirian Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Gus Dur lewat Keppres nomor 93 tahun 2000 memberikan abolisi kepada Sawito Kartowibowo yang dijatuhi hukuman pidana karena menyampaikan wangsit bahwa politik negara Indonesia harus dibenahi. 

Lalu Presiden SBY melalui Keppres nomor 22 tahun 2005 memberikan amnesti dan abolisi kepada pengikut Gerakan Aceh Merdeka. 

Dari deretan pemberian abolisi dan amnesti yang pernah dilakukan di masa Presiden sebelumnya, belum pernah abolisi dan amnesti diberikan terhadap orang atau kelompok yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

Politik Hukum Pemberian Abolisi dan Amnesti

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum, maka dalam melaksanakan kehidupan bernegara harus sesuai dengan prinsip Rule of Law, not a man. 

Artinya pemerintahan dijalankan oleh hukum sebagai sebuah sistem, bukan dijalankan oleh indvidu per individu yang hanya bertindak sebagai wayang dari sistem yang mengaturnya. 

Termasuk pula pemberian abolisi dan amnesti yang dilakukan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagaimana pandangan F.J. Stahl yang menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara atau penyelenggara negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meskipun pemberian abolisi dan amnesti secara konstitusional merupakan hak prerogatif Presiden, yang bersifat mandiri dan mutlak sebagaimana dijelaskan secara teoritis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XIII/2015, namun dalam implementasinya tidak boleh melanggar prinsip due process of law dan non-diskriminatif sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-VIII/2010.

Apabila disandingkan antara prinsip negara hukum dan instrumen hukum dalam pemberian abolisi dan amnesti yang ada saat ini, maka sudah selayaknya Pemerintah dan DPR segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang mandek sejak tahun 2022, untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Hal ini penting mengingat suasana kebatinan dan Adresat dalam UU Drt 11/1954 ditujukan dalam konteks tindak pidana yang mengganggu keamanan negara dan kejahatan politik, bukan tindak pidana korupsi.