Ini Momen yang Tepat Pertamina Menjadi BUK di Bawah Presiden

Risiko pembiayaan semakin berat. Dalam stress scenario yang berat, OCF atau Operating Cash Flow diproyeksi dapat tertekan hingga mendekati minus USD20 miliar.

Ini bukan angka yang bisa dipandang enteng. Ini menunjukkan bahwa persoalan Pertamina hari ini sudah menyentuh inti ketahanan energi nasional.

Karenanya, tidak adil apabila negara terus menjadikan Pertamina bantalan utama stabilitas energi nasional, namun pada saat yang sama membiarkannya berjalan dengan fondasi kelembagaan yang rapuh.

Tidak sehat kalau Pertamina dibebani tugas publik yang luar biasa, tetapi tetap diperlakukan seolah-olah hanya badan usaha biasa. 

Bila negara ingin Pertamina menjadi benteng energi nasional, maka negara wajib memberi Pertamina mandat yang jelas, dukungan fiskal memadai, dan perlindungan kelembagaan yang seimbang dengan beban yang dipikulnya.

Soal ini tak berhenti pada kelembagaan. Tata kelola pengadaan migas juga harus dibenahi. Kita terlalu lama membiarkan mata rantai perantara tumbuh panjang, mahal, dan sarat risiko. 

Baca Juga

SPBU Khusus Petani Pertama di Indonesia Diresmikan di Merauke, Perkuat Dukungan BBM Subsidi untuk Produksi Pangan Berkelanjutan

Dalam situasi global yang penuh gejolak, model seperti ini bukan hanya boros, tapi juga melemahkan daya tahan negara.

Karena itu, ke depan BUK Migas harus diberi ruang prioritas untuk mengembangkan pembelian langsung dari produsen, tentu dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian yang ketat.

Negara harus berani memotong mata rantai yang tak perlu agar ketahanan pasok tidak terus digantungkan pada struktur transaksi yang tidak efisien.

Disamping soal-soal diatas, ada satu hal lagi yang selama ini diam-diam turut melumpuhkan: ketidakpastian perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan strategis. Ini persoalan serius. Manajemen Pertamina diminta bergerak cepat ketika pasokan terganggu.

Sumber :

• Pertamina

Diminta menyerap tekanan harga global. Diminta menjaga agar energi tetap tersedia bagi rakyat. Tetapi ketika keputusan bisnis harus diambil dalam situasi yang sangat dinamis, bayang-bayang kriminalisasi justru selalu datang lebih cepat ketimbang dukungan negara.

Padahal kita tahu, dalam industri migas, risiko adalah bagian inheren dari usaha. Tidak semua keputusan bisa dibaca dengan kacamata hasil akhir semata.