Mahkamah Pidana Internasional Dalam Tekanan, Uni Eropa Jamin Perlindungan Keselamatan Hakim

Istanbul, tvOnenews.com -Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mendapatkan tekanan yang luar biasa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU), Kaja Kallas pada Senin (21/9) menyerukan perlindungan terhadap para hakimnya. 

"Pertama, kita harus mempertahankan mekanisme yang telah ada untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional, baik pengadilan domestik maupun internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)," kata Kallas dalam acara sela Majelis Umum PBB yang membahas diplomasi kemanusiaan dan hukum humaniter internasional.

Menurut Kallas, akuntabilitas menjadi kunci dalam penegakan hukum humaniter internasional.

"Berlawanan dengan apa yang seharusnya terjadi, ICC kini berada di bawah tekanan yang luar biasa," tegas Kallas.

Dia menyatakan bahwa tekanan terhadap ICC dan para hakimnya tidak hanya menyangkut lembaga itu sendiri, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen terhadap tatanan hukum internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II.

"Dan janganlah kita lupa, ICC adalah janji dunia bahwa para korban kejahatan internasional yang paling berat tidak akan dilupakan hanya karena akuntabilitas dianggap tidak menguntungkan secara politis. Kita harus melindunginya," tegasnya.

Baca Juga

Keputusan AS yang Melarang Palestina Menghadiri Sidang Umum PBB Ditolak 152 Negara

Kallas mengatakan hukum internasional bukanlah masalah utamanya, dengan berargumen bahwa "impunitas akan melahirkan impunitas lebih lanjut."

Dia menguraikan tiga cara untuk memperkuat akuntabilitas yakni dengan mempertahankan mekanisme peradilan yang sudah ada, menciptakan mekanisme baru jika mekanisme yang ada belum memadai, serta memastikan bahwa sejumlah kasus hukum dapat disusun dengan baik.

Kallas menyebutkan pengadilan Nuremberg dan Tokyo, serta pengadilan untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, dan Pengadilan Khusus untuk Kejahatan Agresi terhadap Ukraina sebagai contoh mekanisme yang dibentuk untuk mewujudkan akuntabilitas.

Dia juga menyoroti upaya yang didukung Uni Eropa untuk mendokumentasikan dugaan kejahatan perang di Suriah serta penyelidikan yang dipimpin PBB terkait situasi di Afghanistan.

Terkait Gaza, Kallas mengatakan bahwa sangat penting untuk menjaga bukti-bukti adanya potensi kejahatan perang seiring dimulainya upaya pembersihan puing-puing.

"Baik di Suriah, Afghanistan, Gaza, maupun di wilayah konflik mana pun, akuntabilitas tidak boleh dilakukan secara selektif; jika tidak, kredibilitas seluruh sistem akan dipertanyakan," tegasnya.(ant)