Rapat Bersama Menkop dan Menkeu Bahas Koperasi Desa Merah Putih
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri pertemuan mendadak bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Chief Operating Officer (COO) BP Danantara, Donny Oskaria, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Pertemuan tersebut digelar secara tertutup dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari kedua kementerian.
Pertemuan ini difokuskan pada percepatan pembangunan fisik dan penyediaan sarana penunjang bagi program Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, yang menjadi salah satu inisiatif pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa.
Dalam kesempatan itu, Menkop Ferry menyebut bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh proses pembangunan dan memastikan implementasi program berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya kejelasan bentuk dan skema pembiayaan Kopdes Merah Putih agar penyaluran dana dapat dilakukan secara transparan dan efisien.
Pemerintah menargetkan seluruh koperasi desa dalam program ini bisa beroperasi penuh pada Maret 2026, dengan plafon pembiayaan mencapai Rp3 miliar per koperasi yang akan digunakan untuk pembangunan fisik dan modal kerja.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pembangunan fisik Kopdes Merah Putih akan dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan institusi militer.
Program ini diharapkan mampu memperkuat peran koperasi desa sebagai penggerak utama ekonomi lokal dan sekaligus menjadi simbol kehadiran negara di tingkat akar rumput.
COO BP Danantara, Donny Oskaria, menjelaskan bahwa saat ini tahap awal pembangunan fisik koperasi telah dimulai di beberapa daerah.
Menurutnya, model bisnis koperasi nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik ekonomi desa masing-masing, baik yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perdagangan.
Ferry Juliantono juga menegaskan bahwa selain pembangunan fisik, pendampingan manajemen dan akses modal kerja menjadi prioritas utama agar koperasi desa mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
Ia berharap sinergi lintas kementerian ini dapat memperkuat fondasi ekonomi rakyat serta membuka peluang kerja baru di tingkat desa.
Meski langkah ini mendapat sambutan positif, sejumlah pihak menilai masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait pengawasan penyaluran dana dan efektivitas pembangunan fisik di sekitar 5.000 titik desa yang menjadi sasaran program.
Pemerintah diminta memastikan skema pembiayaan dan pengawasan dijalankan secara ketat agar tidak menimbulkan hambatan administratif maupun penyimpangan di lapangan.
