APBN Ikut Menanggung Utang Whoosh, Danantara Beberkan Pakai Skema PSO
Jakarta, tvOnenews.com - Polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali mencuat setelah pemerintah memberi sinyal akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Apbn) untuk menanggung sebagian beban utang proyek tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan penolakan terhadap penggunaan APBN untuk membayar Utang kereta cepat.
Namun, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah menyiapkan skema pendanaan melalui APBN.
Rosan menjelaskan, skema yang sedang dibahas kemungkinan berbentuk public service obligation (PSO), di mana pemerintah ikut memberikan dukungan pembiayaan karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikategorikan sebagai sarana transportasi publik.
Selain pemerintah, konsorsium pengelola yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga akan menanggung sebagian biaya operasional sesuai porsi kepemilikan.
Meski demikian, Rosan belum merinci detail teknis peran BPI dalam pembiayaan proyek tersebut.
Ia menegaskan bahwa beban utang tidak hanya akan dipikul satu pihak, tetapi dibagi sesuai skema yang sedang dimatangkan.
Menurutnya, pemerintah tetap berkewajiban terlibat karena layanan transportasi publik merupakan tanggung jawab negara.
Proyek kereta cepat saat ini menghadapi tekanan utang yang cukup besar. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025, entitas anak KAI yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) mencatat kerugian mencapai Rp4,19 triliun sepanjang 2024.
Jika dirata-rata, konsorsium BUMN menanggung kerugian sekitar Rp1,4 miliar per hari. Kerugian tersebut berlanjut pada semester I 2025 dengan nilai mencapai Rp1,6 triliun.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) tercatat sebagai pemegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Di tengah polemik ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan utang proyek tersebut.
Prabowo menegaskan publik tidak perlu khawatir, karena menurutnya negara mampu menanggung biaya tersebut.
Prabowo juga menyatakan bahwa dana yang sebelumnya rawan disalahgunakan akan dialihkan untuk kepentingan rakyat, termasuk pembayaran utang Whoosh.
