Kurang dari 24 Jam, UNDP dan UNICEF Respons Permohonan Aceh
Banda Aceh, tvOnenews.com - Sejumlah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa ( Pbb) merespons cepat surat resmi Pemerintah Provinsi Aceh terkait permohonan bantuan penanganan pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Respons disampaikan kurang dari 24 jam setelah surat permintaan dikirimkan.
Dua lembaga PBB, yakni United Nations Development Programme ( Undp) dan United Nations Children’s Fund ( Unicef), mengonfirmasi telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh yang berisi permintaan dukungan penanganan pasca bencana.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olié, membenarkan bahwa pihaknya menerima surat tersebut pada Minggu, 14 Desember. Ia menyampaikan bahwa UNDP saat ini tengah melakukan kajian untuk menentukan bentuk dukungan yang paling tepat bagi wilayah Aceh yang terdampak bencana.
Menurutnya, kajian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan mandat UNDP dalam pemulihan dini, termasuk penguatan kapasitas tim penanggulangan bencana nasional serta dukungan bagi masyarakat terdampak dalam fase pasca bencana.
Selain UNDP dan UNICEF, Pemerintah Aceh juga secara resmi meminta keterlibatan sejumlah lembaga internasional lainnya, antara lain International Organization for Migration (IOM) dan United States Agency for International Development (USAID).Â
Permintaan tersebut didasarkan pada pengalaman lembaga-lembaga internasional dalam penanganan bencana besar, khususnya saat tsunami Aceh pada 2004.
Sementara itu, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyatakan bahwa UNICEF telah menerima surat permintaan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini tengah menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta.Â
Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan otoritas terkait guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang dapat didukung UNICEF dalam upaya penanganan bencana yang dipimpin oleh pemerintah.
Kantor Perwakilan PBB juga menyampaikan bahwa tim UNICEF di kantor lapangan Aceh telah berada di lokasi terdampak bencana. Tim tersebut diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak, untuk mendukung respons kemanusiaan di wilayah terdampak.
