China Kecam Trump yang Jadikan Negara-Kuasa Lain sebagai Dalih Akuisisi Greenland
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Cina menyatakan kemarahan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengangkat wacana akuisisi Greenland yang merupakan wilayah otonom di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark, guna mencegah pengaruh China dan Rusia di kawasan Arktik.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menegaskan Washington tidak seharusnya menggunakan nama negara lain sebagai alasan untuk mendorong kepentingan sendiri.
Ia menyatakan China tidak memiliki niat untuk mengambil alih Greenland dan aktivitas Beijing di wilayah Arktik bertujuan mendorong perdamaian, stabilitas, serta pembangunan berkelanjutan sesuai hukum internasional. Mao juga menekankan bahwa hak dan kebebasan setiap negara untuk beraktivitas di kawasan tersebut harus dihormati.
Pernyataan Cina muncul menyusul klaim Trump bahwa Amerika perlu mengambil alih Greenland supaya Rusia atau China tidak menguasainya, meski kritik internasional sudah menganggap klaim tersebut tidak berdasar dan berlebihan.
Wacana yang muncul sejak 2025 ini telah memicu reaksi keras dari pemerintah Greenland dan Denmark. Para pemimpin politik di Greenland menyatakan mereka tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat dan menegaskan keputusan soal masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri.
Selain itu, Menteri Pertahanan Denmark serta para pejabat Nordik menolak klaim adanya ancaman militer Rusia atau China di wilayah perairan sekitar Greenland yang disebut-sebut Trump sebagai alasan strategis bagi AS. Aktivitas angkatan laut asing diketahui tersebar di kawasan Arktik, tetapi tidak secara spesifik mengancam wilayah Greenland.
Greenland juga menegaskan komitmennya terhadap NATO sebagai mekanisme pertahanan kolektif, dan menolak segala bentuk akuisisi atau pengambilalihan paksa oleh kekuatan mana pun.
Rencana Trump yang dibicarakan dalam konteks keamanan nasional AS juga memicu kekhawatiran di Eropa bahwa upaya memaksa transfer kedaulatan Greenland bisa melemahkan kerja sama NATO dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Denmark bahkan mempercepat pertemuan parlemen untuk merespons tekanan tersebut.
