Alumni LPDP Dihujat Usai Pamer Paspor Anaknya, Sarmuji: LPDP Harus Dievaluasi
Jakarta, tvOnenews.com - Polemik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( Lpdp) kembali mencuat.
Isu ini mencakup dua hal utama: dugaan bahwa LPDP hanya dinikmati kalangan menengah ke atas, serta kontroversi seorang alumni yang viral karena pernyataannya dianggap merendahkan Indonesia.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai skema LPDP perlu direformasi agar lebih transparan dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan daerah tertinggal.
Sejumlah penerima dan Alumni lpdp membantah anggapan bahwa beasiswa ini didominasi kalangan kaya.
Menurut mereka, LPDP memiliki jalur afirmasi, termasuk untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), kelompok prasejahtera, serta penyandang disabilitas.
Persyaratan dalam jalur afirmasi disebut lebih adaptif, termasuk dalam hal standar kemampuan bahasa asing.
Namun Sarmuji menekankan bahwa afirmasi perlu dievaluasi lebih dalam. Ia mempertanyakan apakah penerima dari daerah 3T benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu atau justru tetap didominasi kalangan mapan di daerah tersebut.
“Kita perlu data yang transparan. Berapa sebenarnya proporsi penerima dari keluarga tidak mampu? Apakah afirmasi itu benar-benar substansial atau hanya aksesoris?” tegasnya.
Salah satu kritik yang sering muncul adalah tingginya standar tes bahasa seperti IELTS yang dinilai menjadi hambatan bagi calon penerima dari latar belakang ekonomi lemah.
Sarmuji menilai, selama potensi akademik kuat, standar bahasa seharusnya bisa diperkuat melalui program pengayaan sebelum keberangkatan.
Polemik juga mengemuka setelah seorang alumni LPDP viral karena pernyataannya yang dianggap merendahkan Indonesia.
Sarmuji menilai LPDP perlu mengevaluasi aspek wawancara dan psikotes, termasuk mengukur komitmen kebangsaan calon penerima.
“Psikotes bukan hanya soal kemampuan akademik, tapi juga harus mencerminkan komitmen terhadap bangsa dan negara,” ujarnya.
Meski begitu, perwakilan Ikatan Alumni Penerima Beasiswa LPDP (Mata Garuda) mengingatkan agar publik tidak menggeneralisasi satu kasus terhadap ribuan alumni lainnya.
“Satu kasus tidak menggambarkan seluruh awardee dan alumni LPDP. Banyak yang sudah berkarier dan mengabdi dengan karya nyata di Indonesia,” ujarnya.
Perlu Reformasi atau Penguatan?
Perdebatan ini mengerucut pada satu pertanyaan besar: apakah LPDP perlu direformasi total atau cukup diperkuat sistem transparansi dan afirmasinya?
Di satu sisi, data afirmasi sudah tersedia dalam laporan tahunan LPDP. Di sisi lain, tuntutan keterbukaan proporsi penerima dari keluarga kurang mampu semakin menguat.
Seperti diketahui, LPDP dibiayai dari dana publik bersumber dari pajak dan pengelolaan dana abadi pendidikan.
Akuntabilitas dan keadilan akses menjadi kunci agar beasiswa ini benar-benar menjadi instrumen pemerataan kualitas sumber daya manusia Indonesia, bukan sekadar fasilitas bagi kelompok tertentu.
