Prabowo: Kekayaan Negara Hilang dan Lari ke Luar Negeri
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan berbagai kebocoran kekayaan negara yang selama ini dinilai merugikan rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026.
Dalam sambutannya, Prabowo mengaku merasa dekat dengan keluarga besar NU sejak lama. Ia menilai NU merupakan organisasi keagamaan yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang kuat serta selalu hadir menjaga stabilitas bangsa dalam berbagai situasi.
Menurut Prabowo, para ulama dan kiai memiliki peran penting karena menjadi tokoh yang paling dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Karena itu, para ulama dinilai memahami secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti berbagai penyimpangan yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyebabkan banyak kekayaan negara tidak dinikmati oleh masyarakat.
Ia mengaku terkejut setelah melihat langsung berbagai data dan fakta sejak memimpin pemerintahan. Menurutnya, terlalu banyak kekayaan negara yang diambil dari hak rakyat dan hanya menguntungkan segelintir pihak, bahkan sebagian mengalir ke luar negeri.
Prabowo menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat konstitusi dan memastikan kekayaan bangsa dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyebut pembangunan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah yang menghabiskan anggaran sekitar Rp5,4 triliun.
Menurutnya, apabila kebocoran anggaran dapat ditekan, dana negara dapat digunakan untuk membangun lebih banyak jalan, jembatan, jalur kereta api, hingga memperbaiki sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil alih kembali lebih dari lima juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang dinilai melanggar aturan, termasuk kawasan yang berada di hutan lindung.
Selain itu, pemerintah mengklaim telah menutup ratusan aktivitas pertambangan tanpa izin yang selama ini beroperasi secara ilegal.
Prabowo menyebut masih ditemukan tambang yang beroperasi bertahun-tahun tanpa izin dan menghasilkan keuntungan besar setiap bulannya.
Ia menambahkan pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan penyelundupan sumber daya alam dengan melibatkan berbagai institusi, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum.
Prabowo menegaskan langkah penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara lebih baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
