DPR Dorong KPK Ungkap Mafia Pelabuhan Batam

Jakarta, tvOnenews.com - Pengungkapan kasus dugaan korupsi cukai rokok mantan Kepala BP Tanjung Pinang menjadi pintu masuk KPK membongkar praktik illegal sejenis yang selama ini diduga terjadi di kawasan free trade zone (FTZ), khususnya BP Batam yang kerap menjadi jalur lalu lintas penyelundupan barang-barang haram ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk ke  Pelabuhan Sunda Kelapa.

Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso, meminta KPK untuk melakukan penindakan secara holistik, termasuk mengungkap para pengusaha hitam kelas kakap yang memanfaatkan oknum penyelenggara negara untuk mencari untung.

Santoso menyebut kasus over kuota yang terjadi di Tanjung Pinang adalah bagian kecil dari kasus penyelundupan komoditas atau barang lainnya dengan modus sejenis yang terjadi di Pelabuhan Batam.

"Ini harus jadi momentum supaya KPK melakukan penindakan tidak parsial namun menyeluruh terkait permainan kuota tersebut," kata Santoso, Senin (14/8/2023).

Saat ini beredar empat nama yang diduga menjadi bagian dari sindikasi penyelundupan melalui Pelabuhan Batam, yakni VCR, DNI, FRN, dan BDN. Hanya saja KPK masih enggan menyebut identitasnya secara detail.

Keempatnya diduga terafiliasi dengan AP, tersangka gratifikasi dan pencucian uang yang saat ini tengah disidik KPK. Tersangka tersebut pernah bertugas di Batam.

Baca Juga

Berkas Perkara Mantan Bupati Ponorogo Lengkap, KPK Segera Limpahkan ke Jaksa Untuk Disidangkan

Santoso menegaskan, guna meredam syahwat para pengusaha hitam mengeruk keuntungan sehingga diperlukan komitmen pengawasan ketat dan penindakan yang konsisten.

Pelabuhan Batam dikenal sebagai salah satu jalur penyelundupan di kawasan FTZ. Jenis komoditas atau barang yang biasa diselundupkan melalui Pelabuhan Batam berupa minuman keras atau miras, rokok dari China, alat kesehatan, mobil, moge, mesin mobil, handphone, lapotop, pita cukai palsu, obat farmasi, hingga benih lobster.

Adapun yang berwenang mengeluarkan kuota terhadap barang-barang tersebut adalah BP FTZ Batam.

Layaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, modus yang sama diduga kuat masih terus berlangsung di Batam.

Praktik ilegal tersebut pada umumnya menjadikan dua pelabuhan terbesar di Batam, yakni Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang sebagai motornya.

Penindakan tampaknya tak pernah membuat jera para mafia pelabuhan. Pasalnya, praktik yang sama menjadi pemandangan umum di Pelabuhan Batu Ampar dan Dermaga Beton Sekupang.