Diduga Korupsi Dana Pokir Rp125 Miliar di Bone, Andi Islamuddin Mangkir 3 Kali Dipanggil Kejati

tvOnenews.com – Dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Bone senilai Rp125 miliar kembali mencuat.

Sekretaris Daerah Bone tahun 2023, Drs. Andi Islamuddin, diketahui telah tiga kali mangkir dari panggilan resmi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).

Pemanggilan terakhir dilayangkan lewat surat bernomor B-472/P.4.5/Fd.2/08/2025 tertanggal 15 Agustus 2025, yang menjadwalkan kehadiran Islamuddin pada 19 Agustus 2025 pukul 10.00 WITA di Kejari Bone. Namun, hingga kini ia tidak hadir tanpa alasan jelas.

Temuan BPK: Belanja dan Hibah Bermasalah

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulsel atas APBD Bone 2024 mengungkap sejumlah penyimpangan yaitu : (1) Belanja natura Sekretariat Daerah senilai Rp734,7 miliar tanpa dasar hukum; (2) Kelebihan bayar proyek jalan dengan nilai kerugian miliaran rupiah; (3) Dana hibah KONI Bone sebesar Rp139 miliar tidak disetorkan ke kas daerah.

Praktik fee proyek sebesar 20% yang diduga menjadi syarat bagi kontraktor disebut-sebut membuat kerugian daerah mencapai Rp125 miliar. Konon, menurut kabar yang beredar di dinas-dinas, pemenang tender sudah ditentukan lebih dulu, mereka hanya bertanda tangan.

Baca Juga

Staf Khusus Yaqut Didakwa Perkaya Diri 5,2 Juta Dolar AS dan Rp330 Juta dari Kasus Korupsi Kuota Haji

Laporan LSM: Dana Kas Umum dan Hibah KONI Disalahgunakan

Kasus ini semakin panas setelah Rumah Curhat Masyarakat (RCM) resmi melaporkan dugaan korupsi ke Kejati Sulsel pada 23 Agustus 2025. Dalam laporan itu, RCM menyoroti beberapa hal yakni : (1) Dugaan penyalahgunaan dana Kas Umum Pemkab Bone Rp5 miliar oleh Plt. Kepala BKAD, dialihkan ke rekening pribadi; (2) Penyimpangan dana hibah KONI Rp6,6 miliar yang tidak masuk kas daerah; (3) Adanya proyek fiktif serta praktik fee 20–30% yang diduga melibatkan oknum DPRD.

Publik Mendesak Ketegasan

Aktivis antikorupsi di Sulsel mendesak Kejati mengambil langkah tegas. “Mangkir tiga kali oleh seorang Sekda adalah pelecehan terhadap hukum. Kejati harus bertindak,” tegas salah satu pegiat RCM.

Kasi Pengkum Kejati Sulsel, Soetarmi yang dikonfirmasi membenarkan adanya penyelidikan soal dugaan kasus Pikir DPRD Bone. Saat ditanya pihak pihak yang sudah dipanggil untuk klarifikasi, Soetarmi beralasan hal tersebut tidak bisa dibuka untuk kepentingan penyelidikan.

"Jadi ini baru penyelidikan yah, belum pemeriksaan. Pihak pihak yang diundang masih sebatas kepentingan klarifikasi," kata Soetarmi, Senin 25 Agustus 2025.