DPR Akhirnya Serahkan UU Provinsi Bali, Ini Sejumlah Kekhususannya Dibandingkan Daerah Lain

“Bagaimana mereka mau merumuskan visi kalau undang-undangnya sama, jadi tidak kelihatan karakteristik dan spesifik visi pembangunan masing-masing,” ujarnya.

“Pokoknya kami ingin harus ada alas hukum jelas, sekarang undang-undang dasar konstitusinya UUD 1945, kami konsultasi dengan pakar tata negara tidak ada masalah,” sambungnya.

Dari hasil konsultasi komisi II dengan pakar tata negara bahkan disebutkan Undang-Undang Provinsi Bali menjadi yang paling berbeda dari daerah lain, lantaran secara tidak langsung Bali dapat mengatur kebijakan pemerintah pusat.

“Undang-undang ini satu-satunya provinsi yang jelas langsung perolehan incomenya, awalnya soal dana desa adat atau subak tidak ada tapi kita coba akhirnya masuk. Kita tahu Bali andalan di dalam dan luar negeri, undang-undang ini menjadi proteksi bagi masyarakat dunia yang datang untuk tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan,” sebut Ahmad Doli.

Dengan lahirnya Undang-undang Provinsi Bali dengan segala kekhasannya, ia berharap masyarakat kompak mendukung, dan dengan potensi pendapatan yang akan diterima diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.(ant/bwo)