Pemkab Lombok Timur Terus Tagih Piutang Pajak

tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menyatakan pemerintah daerah tetap mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan menghindari penumpukan piutang dan fokus pada penagihan aktif pajak.

"Ke depan kami juga tetap memberikan edukasi kepatuhan wajib pajak agar target PAD 2026 Rp558 miliar tercapai," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur Hasni di Lombok Timur, Selasa.

Ia mengatakan capaian PAD 2025 ditopang pajak provinsi termasuk PBB (pajak bumi bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang tertagih sampai Rp5 miliar. 

Ia mengakui piutang PBB masa lalu masih cukup banyak, namun untuk piutang tahun berjalan tidak terlalu besar. Terkait wacana pemutihan, pihaknya masih mengkaji karena mekanismenya harus sesuai regulasi dan arahan pemerintah pusat.

“Pemutihan pernah dilakukan dulu, tapi harus sesuai regulasi. Itu arahan yang harus kami ikuti. Arahan bupati, capaian PAD tahun ini diharapkan lebih baik dari tahun kemarin," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan terus menggenjot PAD melalui optimalisasi sektor-sektor potensial di antaranya perusahaan, hotel, restoran, tambak udang, dan PBB di kawasan pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga

Pemerintah Perketat Pengawasan Beras Fortifikasi, 25 Merek Diduga Tak Sesuai Standar

"Yang menjadi sumber PAD yang dapat segera lebih maksimal yaitu perhotelan, restoran, dan tambak udang," katanya.

Ia mengatakan untuk pajak hotel dan restoran, pihaknya melihat potensi besar terutama di kawasan wisata. Contohnya di Sembalun, ada penginapan dengan 325 kamar hingga penginapan kecil 2 kamar, dengan total ada sekitar 128 penginapan yang terdata.

“Insya Allah akan dekati para wajib pajak untuk bersama-sama berpartisipasi membayar pajak, sehingga pembangunan di Lombok Timur sumber pendanaan dari PAD bisa lebih kuat,” katanya.

Selain itu, Bapenda juga menyoroti PBB di kawasan strategis yang belum digarap maksimal. Misalnya perumahan di Selong yang belum memiliki SPPT atas nama pemilik, masih atas nama pengembang dengan blok-blok nomor rumah.

“Kemudian di daerah pertumbuhan ekonomi yang ada pendirian ruko, tempat-tempat pertumbuhan ekonominya bagus, itu yang kita percepat untuk realisasi PBB agar bisa meningkat,” ujarnya.