Mulyadi Desak KLH Tinjau Ulang Penutupan Kawasan Puncak

tvOnenews.com - Anggota DPR RI Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak besar terhadap perekonomian lokal.

“Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya,” ujar Mulyadi.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kawasan Puncak adalah daerah dengan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sektor wisata dan jasa. Penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata.

“Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya, petani kesulitan menjual sayuran dan buah, dan pendapatan mereka (omset) juga merosot. Saya dengar dari Pak Bupati, omset turun sampai 50–80 persen,” ungkap Mulyadi.

Minta Pemerintah Bertindak Bijak

Mulyadi mengatakan, dirinya sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi, serta pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH agar kebijakan penutupan itu ditinjau kembali.

Baca Juga

Sidang Tahunan MPR RI dan DPR-DPD RI Digelar Lusa, Tamsil: Jadi Episentrum Pemikiran Kebangsaan

“Saya sudah bicara dengan Dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” katanya.

Menurut Mulyadi, pemerintah seharusnya bersikap adil dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi. Namun, bagi pihak yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan, penegakan hukum harus tetap dijalankan.

“Kita apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,” tegasnya.

Akibat penyegelan ini, lanjutnya, banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan banyak masyarakat yang tidak bisa keluar mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan.

Puncak Sebagai Ikon Wisata Nasional

Mulyadi menilai kawasan Puncak merupakan salah satu ikon wisata nasional yang harus dijaga bersama. Ia mengingatkan bahwa stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan.