Gebrakan KDM Benahi Pengelolaan Aset Jabar

tvOnenews.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM meminta Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset milik Pemprov yang saat ini disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Langkah tersebut diambil untuk mengidentifikasi aset-aset yang berpotensi dioptimalkan demi meningkatkan pendapatan daerah.

Kepala BPKAD Jabar Norman Nugraha membenarkan adanya instruksi langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait penataan ulang aset daerah. Evaluasi diminta dilakukan secepatnya tanpa pengecualian.

“Intinya beliau menyampaikan bahwa seluruh aset Pemprov ini harus dievaluasi, seperti itu. Secepatnya,” ujar Norman di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (20/1/2026).

Norman menjelaskan, tindak lanjut dari arahan tersebut akan dilakukan dengan pembentukan tim penataan aset oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat.

Tim ini nantinya bertugas mendata sekaligus mengkaji ulang pengelolaan aset daerah, terutama dari sisi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga

Kok Bisa, Taufik Hidayat Terekam CCTV di Kediaman Dedi Mulyadi

“Iya dievaluasi. Dievaluasi Semuanya. Salah satunya ya nilai sewa. Selain penertiban ya intinya optimalisasi pendapatan kita juga,” jelasnya.

Namun demikian, Norman mengaku belum dapat menyampaikan besaran potensi pendapatan yang bisa diperoleh dari hasil evaluasi tersebut.

Menurutnya, nominal baru dapat diketahui setelah seluruh aset dikaji secara menyeluruh.

“Belum ada kalau untuk nominalnya ya. Karena kita kan harus-harus melihat secara (utuh). Pokoknya semua aset Pemprov yang dikerjasamakan maupun yang disewakan dievaluasi, intinya seperti itu,” katanya.

Sejumlah aset bernilai besar yang saat ini telah dikerjasamakan dengan pihak swasta pun masuk dalam daftar evaluasi.

Aset tersebut antara lain Hotel Pullman dan Ibis di kawasan Gasibu Bandung, lapangan golf dan hotel Bandung Giri Gahana di Sumedang, lapangan golf Arcamanik, serta Pondok Wisata Pangandaran.

“Untuk yang dikerjasamakan kan yang besar ada empat ya,” ujarnya.

Selain itu, BPKAD Jabar juga membuka peluang pemanfaatan aset daerah untuk mendukung program nasional, termasuk kerja sama dengan program MBG Pusat untuk SPPG.

Norman memastikan aset Pemprov bisa digunakan sepanjang sesuai regulasi dan ada pengajuan resmi dari pihak terkait.

“Ya bisa. Nanti sesuai regulasi kan setiap pemohon ya, yang menggunakan aset milik pemerintah, baik Pemkab, Pemkot, Pemprov, itu diperkenankan dengan sewa,” pungkasnya.