Bongkar Lapak PKL Cicadas, KDM Tawarkan Gaji Setara UMK untuk Para Pedagang: Rakyat Kecil Tetap Punya Pekerjaan
- YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL
tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, KDM tawarkan solusi humanis untuk para pedagang kaki lima (PKL) CIcadas usai bongkar lapak.
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung selama ini kerap menjadi persoalan klasik yang sulit diselesaikan.
Di satu sisi, keberadaan lapak di trotoar dianggap mengganggu fungsi pedestrian dan memicu kemacetan. Namun di sisi lain, ribuan warga menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang di ruang-ruang publik tersebut.
Kondisi itu pula yang selama puluhan tahun terjadi di kawasan Cicadas, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Trotoar yang semestinya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki berubah menjadi deretan kios semi permanen yang menutupi akses jalan.
Berbagai upaya penertiban pernah dilakukan, tetapi sering berujung polemik karena dianggap tidak memberikan solusi nyata bagi para pedagang kecil.
Kini, pendekatan berbeda ditunjukkan Dedi Mulyadi. Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu memilih turun langsung berdialog dengan para pedagang dan menawarkan solusi yang dinilai lebih manusiawi.
Alih-alih hanya menggusur, KDM menyiapkan peluang pekerjaan baru agar para PKL tetap memiliki penghasilan setelah lapak mereka dibongkar.
Penataan Cicadas dan Solusi Alih Profesi dari KDM
Kebuntuan penataan PKL di kawasan Cicadas akhirnya mulai menemukan titik terang setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah penataan besar-besaran.
- YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL
Fokus utamanya adalah mengembalikan fungsi trotoar sekaligus memperbaiki wajah kawasan Jalan Ahmad Yani yang selama ini dipadati lapak pedagang.
Dalam proses tersebut, Dedi Mulyadi memilih pendekatan dialogis. Ia bertemu langsung dengan Koordinator PKL Cicadas, Amang Herman, dan para pedagang lainnya untuk membahas proses pembongkaran kios yang disebut menjadi salah satu penyebab kemacetan selama bertahun-tahun.
“Kita sepakat untuk melakukan penataan. Kios-kiosnya dibongkar dirapikan nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki limanya,” ujar KDM, Senin (18/5/2026).
Menurut Dedi Mulyadi, solusi pekerjaan jauh lebih penting dibanding sekadar relokasi tempat berdagang. Ia menilai penertiban tanpa jaminan penghasilan baru justru akan menambah persoalan sosial di tengah masyarakat kecil.
“Sekarang saya memberi solusi buat memenuhi isi perut mereka. Setelah dibongkar mereka mau kemana supaya tetap punya penghasilan,” terangnya.
KDM kemudian menawarkan pekerjaan baru bagi para pedagang terdampak sebagai petugas kebersihan jalan provinsi di bawah pengelolaan pemeliharaan fasilitas jalan.
Skema ini dipilih setelah banyak pedagang mengaku penghasilannya selama berdagang tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dengan sistem kerja baru tersebut, para mantan PKL disebut akan memperoleh penghasilan yang disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kota (UMK) Bandung.
“Langkah ini diambil agar Kota Bandung menjadi lebih bersih dan rapi, sementara di sisi lain rakyat kecil tetap memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang jauh lebih baik dan pasti demi mengatasi kemiskinan,” ujar Dedi Mulyadi.
Pendekatan Humanis Saat Pembongkaran Lapak
Berbeda dengan penertiban PKL pada umumnya yang sering diwarnai kericuhan, proses pembongkaran di Cicadas berlangsung relatif kondusif. Sejumlah pedagang memilih membongkar lapaknya secara mandiri setelah melihat proses penertiban mulai dilakukan pemerintah.
Sebagai bentuk kepedulian selama masa transisi, KDM juga memborong barang dagangan yang masih tersisa. Mulai dari dagangan asongan, ikan, hingga kacamata keliling dibeli untuk membantu para pedagang bertahan sementara waktu.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan modal hidup sementara sebelum para mantan PKL resmi memulai pekerjaan baru mereka.
Pembongkaran lapak dibantu menggunakan alat berat oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat agar proses penataan berjalan cepat. Namun material bangunan seperti kayu dan besi tetap diberikan kepada pedagang untuk dimanfaatkan kembali.
Meski demikian, di lapangan masih muncul sejumlah keluhan dari pedagang. Salah satunya datang dari Asep, pedagang kaus yang mengaku tidak menerima sosialisasi sebelumnya terkait pembongkaran tersebut.
“Responsnya ya saya bingung, ini mendadak. Nggak tahu solusinya apa,” kata Asep saat ditemui wartawan di lapaknya.
Asep yang telah puluhan tahun berjualan di kawasan Cicadas mengaku akhirnya mengikuti pedagang lain untuk membongkar kios secara mandiri.
“Dari sana sudah ngebongkar, jadi ya sudah mandiri aja bongkar. Ikut-ikutan saja,” ungkapnya.
Ia juga mengaku belum mendapat informasi jelas terkait relokasi maupun kompensasi dari pemerintah.
Trotoar Dikembalikan untuk Publik dan Jalur BRT
Penataan PKL Cicadas dilakukan bukan hanya untuk alasan ketertiban kota, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan transportasi publik di Bandung. Kawasan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari koridor Bandung Rapid Transit (BRT).
Selama bertahun-tahun, trotoar di sepanjang Jalan Cicadas praktis tertutup kios semi permanen dan terpal pedagang. Kondisi itu membuat ruang pedestrian nyaris hilang dan menyulitkan masyarakat yang berjalan kaki.
Kini setelah penertiban dilakukan, trotoar mulai terlihat lebih terbuka dan bersih. Pemerintah berharap kawasan itu dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik yang nyaman sekaligus mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih tertata.
Langkah yang dilakukan Dedi Mulyadi pun menuai perhatian publik karena dinilai mencoba menghadirkan keseimbangan antara penataan kota dan perlindungan ekonomi masyarakat kecil.
Alih-alih hanya fokus pada penggusuran, pendekatan yang diambil KDM menitikberatkan pada solusi jangka panjang melalui kepastian pekerjaan dan penghasilan yang lebih stabil bagi para pedagang terdampak. (udn)
Load more