Reaksi Wargi Bandung Usai KDM Lakukan Penertiban PKL Cicadas: Yang Ngamuk Ratusan Orang, yang Bahagia Riibuan Warga Bandung!
- instagram Dedimulyadi71
tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM kembali menjadi sorotan publik setelah merespons kemarahan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kota Bandung.
Penertiban lapak yang berdiri di atas trotoar memicu protes sejumlah pedagang, namun di sisi lain juga menuai dukungan besar dari warga yang menginginkan kawasan Bandung lebih tertib dan nyaman untuk pejalan kaki.
Perdebatan soal keberadaan PKL di ruang publik memang bukan isu baru di kota-kota besar Indonesia. Di satu sisi, keberadaan pedagang kaki lima menjadi bagian penting ekonomi rakyat kecil.
Namun di sisi lain, penggunaan trotoar sebagai area berdagang kerap memicu persoalan kemacetan, kebersihan, hingga hilangnya hak pejalan kaki.
Karena itu, kebijakan penataan ruang publik sering kali memunculkan dilema antara kepentingan ekonomi dan ketertiban kota.
Di tengah polemik tersebut, Dedi Mulyadi justru memilih tampil terbuka. Melalui unggahan Instagram pribadinya pada Jumat, 22 Mei 2026, pria yang akrab disapa KDM itu memperlihatkan video proses pembersihan kawasan Cicadas.
Dalam unggahannya, ia menulis singkat namun penuh makna, “Tak masalah walau dimarah-marahi. Terpenting, Cicadas bengras.”
Unggahan itu langsung ramai dikomentari warga Bandung yang sebagian besar mendukung langkah penataan kawasan tersebut.
- instagram Dedimulyadi71
Dedi Mulyadi Tegaskan Trotoar untuk Pejalan Kaki
Penertiban lapak PKL di trotoar Cicadas dilakukan pada Senin, 18 Mei 2026. Kebijakan itu memicu reaksi keras dari sejumlah pedagang yang merasa kehilangan tempat usaha.
Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik bagi masyarakat.
“Ya kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah dalam posisi yang disukai semua. Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi ya saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bergaris pada ketentuan peraturan,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Instagram Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, pemerintah memahami kebutuhan masyarakat untuk mencari nafkah. Namun trotoar tetap tidak boleh digunakan sebagai tempat berdagang karena merupakan hak pejalan kaki.
“Trotoar bukan untuk pedagang. Trotoar untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak yang punya toko harus diberikan. Jangan sampai toko juga nggak kelihatan dari depan,” katanya.
Penertiban tersebut juga menjadi bagian dari upaya penataan kawasan Bandung Timur agar lebih tertib, bersih, dan mendukung mobilitas masyarakat.
Video Cicadas Bersih Viral, Warga Bandung Ramai Mendukung
Unggahan video proses pembersihan Cicadas langsung menarik perhatian publik di media sosial. Banyak warga Bandung mengaku senang melihat kawasan yang selama ini dikenal padat dan semrawut mulai terlihat lebih lega dan tertata.
Salah satu komentar yang ramai diperbincangkan datang dari warga yang meminta kawasan Cicadas ditata seindah Braga dan Asia Afrika.
“Pak mohon buatlah Cicadas seindah Braga, karena Bandung bukan hanya Asia Afrika, Braga, Dago, Riau yang estetik. Buatlah Bandung Timur indah dan naik level,” tulis seorang warganet.
Komentar lain menyebut penataan kawasan Cicadas sebagai perubahan besar setelah puluhan tahun kondisi trotoar dipenuhi lapak liar.
- instagram Dedimulyadi71
“Setelah berapa puluh tahun ini? Alhamdulillah, tos ditata, tinggal dijaga, dirawat,” tulis akun lainnya.
Bahkan ada warga yang meminta pemerintah menambahkan taman kecil dan lampu jalan agar kawasan tersebut semakin nyaman untuk masyarakat.
“Yang ngamuk ratusan orang, tapi yang bahagia ribuan orang melihat kebersihan Cicadas,” tulis komentar lain yang ikut viral di media sosial.
Di tengah dukungan masyarakat, isu kompensasi bagi PKL terdampak juga ikut menjadi perhatian publik. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa secara aturan pemerintah sebenarnya tidak memiliki kewajiban memberi ganti rugi kepada pedagang yang menempati fasilitas umum.
Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan ekonomi agar para pedagang tetap memiliki peluang melanjutkan usaha di lokasi yang lebih sesuai.
“Tapi ini adalah pertimbangan ekonomi. Para pedagang pertimbangan kemanusiaan. Sehingga siklus ekonominya harus berjalan sebelum mendapat pekerjaan atau mendapat jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum,” jelasnya.
Dedi juga mengakui dirinya menerima kemarahan para pedagang sebagai bagian dari konsekuensi kebijakan publik. Namun ia menegaskan pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada seluruh pedagang terdampak.
“Tapi kalau saya harus memberi miliar-miliar, enggak mungkin juga. Karena kemampuan keuangan kita kan tidak mungkin kasih bantuan bermiliar-miliar pada orang,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya menjaga ketertiban dan kebersihan kota demi kenyamanan seluruh warga Bandung.
“Bandung milik kita semua. Dan semua orang harus nyaman berada di Bandung, berkunjung ke Bandung, dan tinggal di Bandung,” tutupnya. (udn)
Load more