Datangi DPRD Pati, AMPB Desak Pembebasan Pentolan Aktifis Supriyono “Botok” dan Teguh Istiyanto

Selain meminta kejelasan rekonsiliasi, mereka juga meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin dan anggota DPRD Pati lainnya untuk menandatangani surat penangguhan penahanan Supriyono “Botok” cs dan massa pro Bupati Pati Sudewo.

Namun, mereka tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Novi mengaku Ali Badrudin tidak memberikan tanda tangan penangguhan penahanan Botok cs dan massa pro Bupati Pati Sudewo.

”Saya di bawah sudah bergerak mengumpulkan tanda tangan beserta KTP seribu orang. Saya di sini meminta tanda tangan wakil kami karena hari ini ada Paripurna. Tapi kenyataannya tidak ada yang berani. Tidak ada yang empati dengan Mas Botok,” ungkapnya.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, membenarkan telah ditemui sejumlah anggota AMPB pada Selasa siang.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Pati diminta menjadi penggagas rekonsiliasi Supriyono “Botok” cs dengan Bupati Pati Sudewo untuk penangguhan penahanan Botok cs dan massa pro Bupati Pati Sudewo. 

”Mereka minta DPRD penggagas rekonsiliasi. Kami dimintai tanda tangan agar rekonsiliasi berjalan. Tapi kami DPRD perlu berembug dulu,” kata Ali Badrudin. 

Baca Juga

Polda Jawa Tengah Bongkar Kasus Investasi Fiktif Sarang Burung Walet, Kerugian Korban 78 Miliar Rupiah

Ali mengungkapkan, dirinya enggan menjadi penggagas rekonsiliasi karena tidak mau dianggap melakukan intervensi terhadap proses hukum. 

”Aliansi minta DPRD Kabupaten Pati untuk menjadi penggagas rekonsiliasi. Pada prinsipnya kami mendukung rekonsiliasi, kami tidak mempersulit. Tapi kalau kami diminta sebagai penggagas, kami minta (izin) fraksi lain dan Forkopimda Kabupaten Pati. Kami tidak mau dibilang intervensi,” tandasnya.

Supriyono “Botok” cs dan massa lainnya yang ditahan di Polda Jawa Tengah, menurut Ali telah melakukan tindakan melanggar hukum pidana. Dirinya pun meminta AMPB untuk berkomunikasi dengan baik kepada polisi agar rekonsiliasi berjalan dengan baik. 

”Pak Botok kan melanggar ketertiban. Kalau ada upaya rekonsiliasi atau penangguhan penahanan tentunya harus disampaikan kepada pihak kepolisian. Ya di komunikasikan dengan baik,” pungkas dia. (arm/buz)