Anggota DPRD Jateng Fraksi PKB Protes Ganjar Pranowo yang Tak Hadir Sidang Paripurna

Semarang, Jawa Tengah - Sidang paripurna DPRD Jateng pada Senin (31/10) kemarin sedikit panas. Ini setelah salah satu anggota DPRD Jateng dari Fraksi PKB, Benny Karnadi, mempertanyakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak hadir pada sidang paripurna.

Menurut Benny, apa pun jenis rapatnya adalah penting bagi Dewan sebagai alat komunikasi Gubernur dengan Dewan. Tapi Gubernur Ganjar Pranowo terlalu sering mewakilkan.
Hal itu membuat pembahasan menjadi tidak efektif dan tidak cepat membuat keputusan karena pada lanjutannya harus disampaikan dulu ke Gubernur.

"Ini kan jadi lambat, dan jadi bahan pertanyaan pula, gubernur ini sering tidak hadir, tapi malah terkesan sibuk dengan kegiatan dan urusan di luar. Dan kegiatannya itu jelas mengesankan Pak Ganjar ini sedang mengejar upaya untuk pencalonan presiden. Ya saya bangga jika orang Jawa Tengah kemudian bisa menjadi presiden. Tapi kalau kemudian prosesnya seperti begini ya gimana?" jelas Benny saat dihubungi tvonenews, Selasa (1/11/2022).

Ia menegaskan bahwa sering mangkirnya Gubernur dan hanya diwakilkan dalam rapat dengan DPRD membuat komunikasi penting antara kepala daerah dengan wakil rakyat tidak lancar, dan itu bisa berdampak pada pembangunan masyarakat.

"Artinya, kemudian komunikasi tidak lancar, kemudian RKPD belum ditandatangani, APBD belum dibahas. Ini urgent, sebab jika RKPD belum ditandatangani, maka APBD tidak bisa dibahas. Jika itu terjadi maka yang dipakai APBD sebelumnya," ungkap Benny.

Persoalan apapun, lanjut Benny, akan clear kalau ada komunikasi dengan kehadiran Gubernur.

Baca Juga

PSI Diminta Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Lagi di 2029, PKB: Pikiran Dua Periode Terlalu Cepat

"Lha ini ono opo to? Kok nggak ditandatangani? Kan kita selalu bertanya tanya, karepe opo? Lha nek ora tahu ketemu, trus mung selalu diwakilke yo gak rampung-rampung," tegasnya.

Kata Benny, seringkali yang mewakili tidak bisa memutuskan. Seperti RKPD yang sudah satu bulan molor belum ditandatangani.

"Ya memang ada rapat yang mau nggak mau beliau harus hadir, wajib hadir. Seperti penandatanganan APBD. Itu kan harus hadir. Tapi kalau rapat-rapat yang lain tidak hadir dan tidak dianggap penting ya itu bermasalah," tegas Benny lagi.