Silaturahmi Kiai dan Warga Nahdliyin di Bangkalan, Putuskan Dukungan Capres dan Cawapres 2024, Ini Hasilnya

Bangkalan, tvOnenews.com - Ratusan warga nahdliyin dari berbagai kalangan hadir dalam rangka musyawarah dan silaturahmi nahdhatul ulama Kabupaten Bangkalan, Selasa (13/6). Kegiatan ini guna mengambil sikap terkait calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang.

Dalam pertemuan para tokoh dan kiai yang digelar di Resort dan Hotel Gledhek Lanjheng, Desa Matajasah, Kecamatan Kota Bangkalan tersebut, berisi saling tukar pemikiran dalam mengambil sikap pemimpin bangsa kedepan. 

Hasil dari siraturahmi tersebut telah memutuskan untuk mendukung dan mensupport Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin, sebagai calon presiden atau wakil presiden 2024 dari kalangan Nahdliyin Bangkalan.

"Ya hari ini hasil musyawarah para kiai pengasuh pondok pesantren dan warga nahdliyin mendukung penuh Gus Imin sebagai kader nahdliyin dalam pencalonan presiden atau jadi wakil Presiden 2024,” kata KH Abd Karim, Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Falihin.

Lanjutnya, KH Karim menuturkan, Gus Imin adalah sebagai kader murni dari warga nahdliyin bisa menjadi perwakilan ummat dalam menyampaikan aspirasi dan penentuan keputusan kebijakan selama ini Ia juga berperan selama menjabat Wakil Ketua DPR RI untuk undang- undang pesantren.

"Gus Imin diharapkan siap di barisan terdepan dalam setiap pengambilan keputusan politik karena hal tersebut menjadi bagian dari tanggungjawab sebagai kader warga nahdliyin. Karena Gus Imin kan santri, asli kader nahdliyin, warga nahdliyin tulen, dan kami sebagai warga nahdliyin Bangkalan mendukung penuh Gus Imin menjadi presiden 2024. Kalau pun tidak bisa di level pertama (Presiden), kami pun siap mendukung beliau jika di level kedua (Wapres)," tuturnya

Baca Juga

Muktamar ke-35 NU Rampung, Masyarakat Diajak Kembali Berperan Jaga Ketertiban dan Keamanan

Ia mengatakan, bahwa seperti yang telah diketahui, warga nahdliyin dalam perpolitikan nasional secara aktif sudah eksis sejak dulu. Bahkan tahun 1955 nahdliyin ikut pemilu sebagai partai politik. Hal ini karena berpolitik bagi para kiai sepuh nahdliyin adalah perintah agama untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar.

"'Maka dengan adanya keterlibatan dari kader warga nahdliyin yang memiliki basis dengan jumlah besar, dapat menjadi salah satu dasar di setiap pengambilan keputusan politik. Ini penting dilakukan dengan maksud segala kebijakan yang dilahirkan berdasar dan dibingkai oleh nilai-nilai agama," pungkasnya. (fds/hen)