Rencana Pembangunan Bendungan Karangnongko Bojonegoro, Kuasa Hukum Desak Bupati Kirim Surat Ulang ke KLHK

Kemudian point kedua, lanjut Gus Ris, sambil jalan dilakukan pendekatan kembali dengan masyarakat dan dibantu mediasi dengan BPN untuk duduk bersama dengan masyarakat bahwa ada beberapa warga mau diukur untuk kepentingan itu, maka diperbolehkan agar tidak terjadi kericuhan di tengah masyarakat karena tanah kas desa sudah selesai diukur.

“Saat ini marilah kita menjaga keadaan kondusifitas masyarakat karena saat ini permintaan mereka masih rasional dan sangat mungkin dipenuhi KLH karena di Blora bisa masak di Bojonegoro gak bisa, padahal Blora ga punya uang," tandasnya.

"Dalam rapat diurai munculnya menjadi penyebab persoalan itu, dan saat ini pemkab berjalan mundur atau evaluasi untuk refleksi dalam menentukan langkah berikutnya,” pungkasnya. (dra/hen)