Tanggapi Debat Capres, Pengamat Hukum: Lakukan Kontrak Politik Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, Berani Gak?

“Saya melihat apa yang disampaikan capres Anies Basewedan ini juga baik dalam rangka penegakan hukum di negeri ini. Bahwa rasa keadilan itu untuk masyarakat umum, tidak melihat siapa yang sedang berperkara. Di mata hukum semuanya harus diperlakukan sama, tidak ada pembeda. Mestinya, memang hukum itu tidak hanya tajam di bawan namun tumpul di atas,” ujarnya.

Menariknya lagi, kata Prof. Bowo, apa yang dsampaikan capres Ganjar Pranowo, dimana dia menyinggung soal percepatan RUU Perampasan Aset. Bagi Bowo, hal ini penting  dan angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, dia merasa sangsi jika percepatan RUU Perampasan Aset ini bisa terealisasi.

“Kita tahu siapa Ganjar. Dia diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, kita masih ingat ketika Menkopolhukam Mahfud MD meminta kepada DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset milik koruptor. Tapi apa yang disampaikan pimpinan sidang saat itu, yang merupakan orang  PDIP, bahwa dia dan koleganya di DPR RI ini tidak bisa apa-apa, tanpa perintah dan persetujuan pimpinan partai politik. Ini kan konyol.Terus tugas mereka apa,” sesal Bowo.

Bowo menambahkan, semua yang disampaikan kandidat capres ini baik dalam persoalan penegakan hukum. Namun, ide dan gagasan mereka tidak cukup sampai di situ. Melainkan butuh komitmen dan konsistensi mereka jika benar-benar terpilih nanti.

“Apa yang disampaikan mereka itu baik semua. Tapi janji janji mereka ini harus dicatat oleh masyarakat, sehingga jika mereka terpilih nanti apa yang mereka sampaikan harus segera diwujudkan. Bila perlu, ketiga kandidat capres ini menandatangani kontrak politik dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ini penting. Berani nggak mereka melakukan kontrak politik ini,” tantang Prof Bowo. (msi/far)