Jatim Raih Penghargaan One Map Policy Better Governance 2024

Selain itu, pada tahun 2023 dan 2024 data dalam portal KSP juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan pelaksanaan tugas OPD di Provinsi Jawa Timur antara lain dalam rangka
peningkatan dan pengkayaan data Bakorwil V Jember, pemutakhiran data spasial kehutanan dan digunakan pula untuk perhitungan baseline dan target indikator penurunan persentase emisi gas rumah kaca Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pj. Gubernur Adhy memandang bahwa penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang ini akan memberikan kepastian bagi para investor untuk berinvestasi di Jatim. Bahwa investasi di Jatim dan Kabupaten Pasuruan aman dan nyaman. 

“Kesesuaian Satu Peta ini akan memberikan banyak kepastian investasi di Jatim. Terlebih banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Jatim dan tersebar di 38 kabupaten/kota lainnya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Adhy menyambut baik digelarnya kegiatan One Map Policy Summit 2024, yang mana merupakan pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi dimana setiap daerah diharapkan mampu membuat rumusan kebijakan strategi satu peta dan penyelesaian serta arah kebijakan One Map Policy ke depannya.

Tak hanya itu, kebijakan satu peta merupakan salah satu upaya dalam mendukung keberlanjutan percepatan pembangunan nasional. Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Pasuruan Andriyanto mengatakan, Kab. Pasuruan ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang mampu melakukan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang.

“Pasuruan sebagai bagian dari Provinsi Jatim mendapatkan Apresiasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dimana kami bisa menyelesaikan tumpang tindih lahan, ijin tanah, hak hak lain persoalan tanah,” ungkapnya.

Baca Juga

Komisi C DPRD Surabaya Kawal Perluasan Transportasi Publik, dari Target 11 Rute Trunk Baru 4 yang Beroperasi

Menurutnya, apresiasi ini menjadi semangat bersama dalam menyelesaikan tumpang tindih tanah dan menjadi persoalan penting agar tidak terjadi konflik ditengah tengah masyarakat.
Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang ini, lanjutnya, menjadi salah satu upaya untuk memberikan keyakinan kepada Investor untuk meyakinkan bahwa Investasi di Jatim khususnya Kab. Pasuruan aman dan nyaman.

“Allhamdulillah lewat apresiasi Provinsi Jawa Timur dan Kab. Pasuruan kita menjadi pilot project bagi daerah lain di dalam penanganan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang,” katanya.