Jatim Raih Penghargaan One Map Policy Better Governance 2024

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur I Nyoman Gunadi mengatakan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selaku sebagai pengawas penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim juga telah membuktikan kinerjanya dalam penurunan prioritas ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan Provinsi Jawa Timur hingga mencapai angka 1,4% di tahun 2023 dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur.

“Berdasarkan prestasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diamanahkan menganalisis potensi tumpang tindih Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) sebagai pilot project tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.

Dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024 juga dihadiri sejumlah menteri, diantaranya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris. (hen)