Ada Dugaan Penyimpangan Anggaran APBD di Pacitan, Inspektorat Lakukan Ini

Pacitan, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan menurunkan tim inspektorat untuk melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap dugaan penyimpangan anggaran APBD tahun 2024 di salah satu dinas.

Mahmud, Kepala Inspektorat Pacitan mengatakan, dari berbagai sumber informasi yang diterima, saat ini pemeriksaan tim inspektorat sedang berlangsung dengan memperhatikan aspek ketelitian dan kecermatan. 

“Inspektorat akan segera turun dan melakukan investigasi, serta pendalaman dalam dugaan kasus tersebut,” jelasnya.

Mahmud menambahkan kalau memang sudah ada penanganan Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat akan berkoordinasi untuk tindak lanjut dari penyelidikan awal. 

“Nanti sesuai dengan program pengawasan inspektorat akan memeriksa seluruh keuangan dari dinas tersebut. Kita tunggu hasil pengecekan dari tim inspektorat apakah kegiatan itu fiktif atau tidak. Terlebih jika ada penyimpangan anggaran dan pengelolaan keuangan negara tetap kami tindak lanjuti,” tambahnya.

Di sisi lain, Kasatreskrim Polres Pacitan, AKP Untoro mengungkapkan belum dapat memberikan keterangan dugaan kasus kegiatan fiktif dan penyelewengan anggaran yang terjadi di salah satu dinas.

Baca Juga

Tragedi di Pantai Sine Tulungagung: 6 Wisatawan Tergulung Ombak, 1 Pemuda Malang Hilang

“Kepolisian dalam hal ini Satreskrim masih melakukan pendalaman,” terangnya.

Selain dugaan penyelewengan anggaran untuk kegiatan fiktif itu, kini mencuat ada pemotongan dana dan penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai rencana. Dugaan penyimpangan di Dinas Perhubungan Pacitan tersebut tetap akan ditindaklanjuti.

Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pembinaan pengawasan perparkiran dan penindak parkir liar, kepada petugas lapangan lingkup Dinas Perhubungan Pacitan.

Bimbingan teknis dilaksanakan selama dua hari, 29-30 April 2024 di Aula Riss Hotel Malioboro Yogjakarta. Namun demikian, kegiatan bimtek yang menelan anggaran APBD senilai Rp250 juta (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut diduga ada sejumlah poin yang tidak dilaksanakan atau dapat dikatakan fiktif. (asw/hen)