Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi

Lebih lanjut, Hufron menekankan pentingnya sinkronisasi antara kementerian-kementerian yang berurusan dengan isu-isu serupa, seperti Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Jika tidak ada koordinasi yang jelas, pelaksanaan program-program strategis pemerintah bisa tersendat. Dalam konteks ini, asas Doelmatigheid van bestuur menjadi krusial, karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan akan diukur berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Selain persoalan koordinasi, Dr Hufron juga menyinggung kemungkinan adanya persoalan anggaran dalam pengelolaan kabinet yang besar. Dengan bertambahnya jumlah kementerian, wakil menteri, dan badan-badan baru, beban anggaran negara juga meningkat. Hal ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong pemerintahan yang ramping, lincah, dan efisien.

Namun demikian, pemerintahan Prabowo Gibran telah menegaskan bahwa kabinet besar ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, masyarakat dan para pengamat akan menunggu dan mengevaluasi apakah kabinet besar ini mampu menjalankan tugasnya dengan tangkas dan efisien.

Pada akhirnya, meski kabinet besar ini memberikan tantangan tersendiri, Presiden Prabowo yakin bahwa kabinet ini akan mampu mempercepat pelaksanaan visi dan misi pemerintah. Efektivitas kabinet akan diuji oleh hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. (msi/gol)