News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Debat Pilkada Bojonegoro Potensi Ricuh, Sebaiknya ditiadakan, Ini Menurut Mantan Ketua KPU Bojonegoro

KPU Bojonegoro telah mempublikasikan bahwa jadwal ulang debat publik lanjutan kedua tanggal 13 November 2024, dan untuk ketiga tanggal 17 November 2024.
Senin, 11 November 2024 - 12:08 WIB
Debat Pilkada Kabupaten Bojonegoro
Sumber :
  • tim tvone - dewi

Bojonegoro, tvOnenews.com – Pilkada kurang 16 hari lagi. Meski belum melaksanakan rapat koordinasi dengan kedua paslon, KPU Bojonegoro telah mempublikasikan bahwa jadwal ulang debat publik lanjutan kedua tanggal 13 November 2024, dan untuk ketiga tanggal 17 November 2024.

Bahkan hingga hari ini pun belum terjadi kesepakatan atau persetujuan dari salah satu paslon yakni Setyo Wahono-Nurul Azizah. Paslon nomor urut 2 ini melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Tim kemenangan berpegang pada aturan Berita Acara (BA) 312 yang disepakati dan ditandatangani bersama pada 24 September 2024. Kedua Paslon masih berbeda pandangan terhadap format debat yang ditawarkan KPU. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Melihat situasi dari mulai pelaksanaan Debat Terbuka Pertama hingga dihentikan KPU sendiri akibat situasi memanas, karena dipicu aksi paslon nomor urut 1 Teguh – Farida, bahkan aksi unjuk rasa di Kantor KPU Bojonegoro beberapa hari lalu, yang dihadiahi bebek, diduga massa dari salah satu paslon yang viral di media sosial atas nama masyarakat, mengundang Mantan Ketua KPU Bojonegoro Fatkhur Rohman angkat bicara.

Dirinya mencermati bahwa KPU Bojonegoro secara umum telah melaksanakan proses sesuai tahapan. Akan tetapi ada catatan akibat ulah paslon nomor urut 1 Teguh-Farida yang membuat ricuh saat debat baru dibuka.   

“Yang menjadi catatan, adalah kegagalan debat terbuka pertama yang akhirnya polemik yang berkelanjutan hingga sampai sekarang belum selesai-selesai,” beber Rahman panggilan akrabnya.

“Ya solusinya semestinya segera diselesaikan oleh KPU dengan pertimbangan – pertimbangan dari berbagai pihak yang memiliki kompeten,” ungkap Rahman.

Jika KPU memaksa melaksanakan debat terbuka sesuai dengan jadwal dibuat tanpa membertimbangan kesepakatan peserta, potensi kerawanan bisa saja terjadi. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jadwal debat publik kedua yang dijadwalkan 1 November 2024 gagal terlaksana karena belum ada kesepakatan dari narahubung kedua paslon.

“Potensi kerawanan ricuh bisa terulang saat debat lanjutan dilaksanakan, karena kedua paslon beda padangan sampai saat ini masih kuat. Untuk paslon 2 apa yang ditawarkan ternyata beda dengan pandangan terhadap format debat di berita acara (BA) 312 sesuai kesepakatan dan ditandatangani bersama pada 24 September 2024,” ungkap Rahman panggilan akrabnya.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Operasi Bypass Jantung Perdana, RS UNAIR Sukses Tangani Pasien dalam Enam Jam

Operasi Bypass Jantung Perdana, RS UNAIR Sukses Tangani Pasien dalam Enam Jam

RS UNAIR Surabaya berhasil melakukan operasi bypass jantung untuk pertama kalinya. Keberhasilan tindakan medis berisiko tinggi itu diapresiasi Wamendiktisaintek
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia tambah 1.408 km jaringan fiber optik pada 2026 sekaligus menyiapkan AI Ready Infrastructure untuk memperkuat konektivitas digital Indonesia.
Sosok TK Diduga Lakukan Surveillance dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sosok TK Diduga Lakukan Surveillance dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

TK diduga melakukan pengawasan atau surveillance dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Nasib 105 Jemaah Umrah Tak Jelas, Kemenhaj Usut Dugaan Travel Salahgunakan SISKOPATUH

Nasib 105 Jemaah Umrah Tak Jelas, Kemenhaj Usut Dugaan Travel Salahgunakan SISKOPATUH

Sebanyak 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat nasibnya tak jelas, Kemenhaj usut dugaan travel salahgunakan SISKOPATUH.
Penantian Dua Tahun Zanadin Fariz Bisa Terbayar Jika Maksimalkan TC Timnas Indonesia

Penantian Dua Tahun Zanadin Fariz Bisa Terbayar Jika Maksimalkan TC Timnas Indonesia

Zanadin Fariz masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihazn (TC) Skuad Garuda di Bali pada 9-17 November 2026.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT