Mensos Gus Ipul Serukan Jihad Data kepada Kades dan Pilar Sosial di Bojonegoro

Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN disusun berdasarkan mandat konstitusi, undang-undang, serta visi Presiden yang diturunkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Ia menekankan bahwa peran kepala desa dan perangkat desa sangat strategis karena data sosial ekonomi berawal dari desa sebelum diverifikasi secara berjenjang hingga tingkat nasional.

“RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, sampai bupati dan wali kota, semuanya punya peran penting. Kalau di hulunya sudah benar, maka di hilir kebijakan juga akan tepat,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemutakhiran data DTSEN dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipasi masyarakat.

Jalur formal dimulai dari RT/RW dan musyawarah desa atau kelurahan, diverifikasi oleh pendamping sosial dan dinas sosial kabupaten/kota, sebelum ditetapkan ke dalam DTSEN.

Sementara itu, jalur partisipasi memungkinkan masyarakat mengusulkan maupun menyanggah data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang kemudian diverifikasi secara berjenjang.

Baca Juga

Data BPS dan Pemda dalam Pemulihan Bencana Sumut Tak Sinkron, DPR Ingatkan Risiko Bantuan Salah Sasaran

“Masyarakat sekarang bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi dan partisipasi publik agar tidak ada yang tertinggal,” kata Gus Ipul.

Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN menjadi dasar penentuan sasaran berbagai kebijakan, termasuk program bantuan sosial dan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2.

Ia memastikan proses seleksi Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik, melainkan berbasis data DTSEN yang diverifikasi melalui ground check pendamping sosial dan penetapan pemerintah daerah.

“Sekolah Rakyat ini bukan soal pintar atau tidak, tetapi soal keadilan. Negara hadir untuk anak-anak dari keluarga paling rentan agar mereka punya masa depan,” ujarnya.

Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa, didukung lebih dari 2 ribu guru dan hampir 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat kebijakan berbasis data melalui DTSEN. Ia menilai kehadiran DTSEN membantu pemerintah daerah lebih objektif dalam menentukan sasaran program.