Pengurus PBI Jatim Keluhkan Penonaktifan Sepihak, Ini Penjelasan Pusat

“Awalnya semua pengurus dinonaktifkan. Tapi kemudian muncul SK baru yang hanya menyisakan dua orang tetap aktif. Itu yang membuat kami bingung,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti dugaan pembentukan grup komunikasi baru yang tidak melibatkan pengurus lama. Anggota yang memiliki pandangan atau pendapat berbeda diklaim tidak hanya komentarnya dihapus, namun juga dikeluarkan dari grup percakapan resmi organisasi.

“Kalau ada anggota yang berseberangan pendapat, komentarnya dihapus lalu dikeluarkan dari grup. Kami justru ingin persoalan ini dibicarakan baik-baik, secara terbuka di forum organisasi,” tegasnya.

Atas kondisi yang terjadi, Devi dan sejumlah pengurus meminta kejelasan resmi mengenai alasan di balik keputusan penonaktifan tersebut. Mereka juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan arah kepemimpinan organisasi di tingkat daerah, serta pencabutan kembali SK yang mencabut status keanggotaan dan kepengurusan mereka.

“Kami berharap ada kejelasan kenapa kami dinonaktifkan. Organisasi harus dijalankan dengan komunikasi dan kepemimpinan yang baik, bukan langsung mengeluarkan SK lalu ditinggalkan tanpa penjelasan,” harapnya.

Sementara itu, dari pihak Pengurus Pusat PBI, Humas Muhammad Setyawan yang dikonfirmasi usai kegiatan halal bihalal menjelaskan bahwa keputusan penonaktifan pengurus daerah Jawa Timur diambil berdasarkan laporan serta permintaan yang datang dari kalangan pengurus daerah itu sendiri.

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Kanwil ATR/BPN Jatim, Diduga Terkait OTT di Kementerian ATR/BPN

“Penonaktifan itu karena ada laporan dan permintaan dari Pengda. Ini sifatnya sementara sambil kita mencari tahu permasalahannya apa,” ungkap Setyawan.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai upaya antisipatif untuk mencegah persoalan semakin meluas, serta menunggu hasil pendalaman dan penyelidikan terkait dugaan permasalahan yang dilaporkan. Pihak pusat juga membuka kemungkinan untuk membatalkan keputusan tersebut apabila hasil evaluasi dan penyelidikan menunjukkan fakta serta kondisi yang berbeda dari dugaan awal.

“Ketika ada proses yang berjalan dan ternyata hasilnya jauh lebih baik, boleh tidak kita batalkan? Bisa,” katanya.

Oleh karena itu, pihak pengurus pusat meminta seluruh anggota dan pengurus untuk menahan diri serta berkomunikasi sesuai hirarki dan jalur yang berlaku dalam organisasi.

“Tolong berbicara sesuai hirarkinya. Kalau bukan bagiannya jangan bicara. Kita sedang mencari solusi untuk semua pihak,” tegasnya.