Hadapi Kekurangan Penyuluh KB, BKKBN Jatim Optimalkan TPK Sebanyak 93 Ribu Orang

Surabaya, tvOnenews.com – Keterbatasan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) masih menjadi tantangan bagi Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Jawa Timur dalam menjalankan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin mengungkapkan, beban wilayah binaan sejumlah PKB di kabupaten/kota masih cukup tinggi. Di Kabupaten Sumenep, misalnya, satu penyuluh rata-rata harus menangani hingga 17 desa/kelurahan. Sedangkan di Bojonegoro, satu PKB membina sekitar 14 desa/kelurahan.

Kondisi tersebut semakin berat karena masih terdapat enam kecamatan di Sumenep yang belum memiliki pengampu atau penyuluh KB.

“Di beberapa daerah, penyuluh KB sangat terbatas. Bahkan ada beberapa kecamatan yang sudah tidak memiliki penyuluh KB,” kata Shodiqin dalam kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja BKKBN di Surabaya.

Menurutnya, kondisi di wilayah perkotaan seperti Surabaya memiliki karakteristik berbeda. Seorang PKB dapat membawahi satu hingga dua kecamatan sehingga pengukuran beban kerja tidak cukup hanya berdasarkan jumlah desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaan.

Meski jumlah tenaga terbatas, BKKBN Jawa Timur mengoptimalkan dukungan kader serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). Saat ini, jumlah TPK di Jawa Timur mencapai sekitar 93.000 orang.

Baca Juga

Bukan karena Mi Goreng, Kronologi Versi TNI AU Sebut Serda Ahmad Tewas Dianiaya Seniornya Gara-gara Ini

Keberadaan puluhan ribu TPK tersebut dinilai menjadi kekuatan penting dalam membantu PKB menjalankan pendampingan keluarga dan mencapai target program di lapangan.

Kinerja PKB Tak Lagi Sekadar Angka

Di tengah keterbatasan SDM, arah pengelolaan kinerja PKB juga mulai mengalami perubahan. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiono meminta PKB tidak lagi hanya mengejar capaian administratif dan jumlah kegiatan.

Kinerja harus diukur berdasarkan hasil atau outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas keluarga dan penyiapan Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045.

“PKB dan TPK menjadi ujung tombak keberhasilan negara kita menuju cita-cita yang telah ditetapkan,” ujar Budi.

Ia menilai pekerjaan PKB harus memiliki keterkaitan dengan target pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan tidak cukup dilihat dari banyaknya keluarga yang didampingi atau kegiatan sosialisasi yang dilakukan, tetapi juga dari perubahan kondisi keluarga di wilayah binaan.