Hadapi Kekurangan Penyuluh KB, BKKBN Jatim Optimalkan TPK Sebanyak 93 Ribu Orang

Persoalan seperti stunting, kehamilan yang tidak direncanakan, serta kualitas keluarga harus menjadi bagian dari perhatian dalam pengukuran kinerja.

Budi juga menegaskan bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) yang berada di kisaran 2,13 tidak berarti pelayanan kontrasepsi tidak lagi diperlukan.

Pelayanan kontrasepsi tetap penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hak reproduksi dan dapat merencanakan kehamilan sesuai kondisi keluarga.

Pendampingan Dimulai dari Calon Pengantin

Transformasi program juga diarahkan pada pembangunan ekosistem pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Pendampingan tidak menunggu sampai anak lahir, tetapi dimulai sejak calon pengantin.

Calon pengantin perlu mendapatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Pendampingan kemudian dilanjutkan pada masa kehamilan, persalinan, menyusui, bayi, balita hingga lansia.

Baca Juga

Bukan karena Mi Goreng, Kronologi Versi TNI AU Sebut Serda Ahmad Tewas Dianiaya Seniornya Gara-gara Ini

Kolaborasi PKB dan TPK dengan Posyandu, Puskesmas, pemerintah desa/kelurahan serta KUA menjadi bagian penting dalam membangun sistem pendampingan keluarga yang terpadu.

“Pendampingan keluarga harus dimulai dari calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, menyusui, baduta, balita dan seterusnya sampai lansia,” jelas Budi.

PKB Dituntut Kuasai Teknologi AI

Selain memperkuat pendampingan, peningkatan kompetensi SDM juga menjadi perhatian. Pegawai diminta tidak menjadikan usia maupun masa kerja sebagai alasan untuk berhenti belajar.

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dinilai perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Teknologi seperti ChatGPT, Gemini dan NotebookLM dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama.

Namun, pemanfaatan AI tetap harus dilakukan secara hati-hati, terutama terkait keamanan data dan risiko penggunaan teknologi dalam perang siber.

Budi juga menyampaikan bahwa penilaian kinerja ASN ke depan akan semakin objektif dan terintegrasi. Salah satunya melalui pendekatan penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja, bawahan dan masyarakat.

Prinsip meritokrasi juga akan diperkuat. Pegawai dengan kinerja terbaik akan mendapatkan kesempatan lebih besar dalam pengembangan karier, penghargaan maupun promosi.

“Pintar saja tidak cukup. Kinerja juga harus sesuai dengan ekspektasi dari atas, samping, bawah dan masyarakat,” tegasnya.

Realisasi Anggaran Jatim Capai 91,65 Persen

Sementara itu, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Jawa Timur melaporkan realisasi anggaran APBN 2026 hingga 14 September telah mencapai 91,65 persen dari total pagu sekitar Rp293,644 miliar.