Munas XII BMPS: Sebuah Perjuangan Sekolah Swasta sebagai Mitra Pemerintah, Mendesak Keberbihakan Pemerintah Daerah

"Kehadian BMPS di tingkat Nasional, Wilayah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota akan menjadi mitra pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkeadilan dan merata. Semoga," terang Imam.

Imam mengungkapkan saat ini yayasan sekolah swasta cukup banyak sekali. Jadi secara teknis, apabila Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah ingin berdiskusi dengan yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta, dipastikan akan kebingungan karena banyaknya yayasan tersebut.

Untuk wilayah provinsi di Indonesia, pengurus BMPS Nasional telah mendorong melakukan Muswil dan penataan daerah provinsi. Sebanyak 30 provinsi telah menyelesaikannya, sementara Papua karena rentang kendali, masih dalam 1 wilayah. 

"Diharapkan ke depan juga bisa masing-masing per willayah provinsi. Demikian juga untuk BMPS di Kabupaten/Kota telah banyak provinsi melakukan penataan daerahnya," terang Imam. 

Menurut Wasekjen, Theo Wargito, Munas XII akan menjadi panggung untuk pertanggungjawaban, perumusan Program Kerja Strategis 2025–2030, dan Pemilihan Ketua Umum baru. Bersamaan dengan itu, BMPS juga akan meluncurkan Website Resmi sebagai upaya transformasi digital. Munas XII tentaulah akan menyampaikan LPJ dan catatan akan kelebihan dan kekurangan yanag ada selama ini dalam memperjuangkan sekolah swasta.

LPJ ini menjadi modal. Tantangan keadilan fiskal dan penguatan yayasan adalah fokus utama yang harus dituntaskan kepengurusan mendatang demi mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan.

Dalam pertemuan dengan Mendikdasmen, Prof.Dr.Abdul Mu'ti, BMPS Nasional menyampaikan pokok-pokok pikiran BMPS terkait penyelenggaraan pendidikan khususnya yang berhubungan dengan swasta, utamanya tentang kesetaraan, kebijakan tentang guru swasta, BOS yang berkeadilan, dana revitalisasi dan hal lainnya, dan berharap agar Munas XII dapat dibuka langsung oleh Menteri.