Evident Institute Angkat Bicara: Rahasia di Balik DFK yang Mengancam Stabilitas Nasional

tvOnenews.com - Evident Institute menilai Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) pada tahun 2026 berpotensi digunakan secara sistematis untuk menghambat eksekusi kebijakan dan program strategis negara terutama pada momen fiskal krusial. 

“Dalam konteks ini, Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) tidak lagi dapat diperlakukan sebagai isu komunikasi semata, melainkan sebagai risiko struktural terhadap stabilitas ekspektasi publik dan kepercayaan ekonomi,” tutur Rijadh Djatu Winardi, Direktur Ekonomi Evident Institute pada Selasa (6/1).

Dalam Konferensi Pers Kaleidoskop Kebohongan Publik 2025 dan Tantangan 2026: Pola Isu, Target, dan Medium Persebaran tersebut Evident Institute memperkirakan tahun 2026 menandai pergeseran dari fase konsolidasi menuju fase perang narasi yang lebih terstruktur dan instrumentalis setelah pada tahun 2025, DFK masih berfungsi sebagai kebisingan yang terfragmentasi.

Prediksi DFK 2026 didapat melalui telaah data terbuka DFK yang terdokumentasi sepanjang tahun 2025 disandingkan dengan data variabel ekonomi tertentu dan index ekonomi. Sementara proyeksi isu DFK tahun 2026 dihitung menggunakan pendekatan hibrida yang mengkombinasikan Regresi Linear dan metode Prophet.

Melalui proses tersebut Evident Institute menilai kebutuhan utama pada 2026 bukan sekadar respons terhadap DFK tetapi kapasitas mitigasi yang presisi. Pemantauan DFK harus diposisikan sebagai early warning system yang mampu mendeteksi friksi informasi sebelum berubah menjadi kepanikan kolektif. 

“Akurasi dan ketepatan waktu menjadi kunci, terutama pada platform dengan daya jangkau terbesar yakni Facebook dan TikTok. Dalam pemantauan sepanjang tahun 2025, secara empiris kami mendapati keduanya paling berpengaruh dalam membentuk persepsi publik selama periode sensitif seperti Juli–Agustus,” tuturnya.

Seperti diketahui pada pekan ketiga Agustus hingga awal September 2025, unjuk rasa disertai kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni berupa tunjangan perumahan.

Sumber :

• Istimewa

Gejolak di masyarakat itu juga didorong oleh adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di beberapa wilayah, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup.