Buka Jalur Lintas Batas Indonesia–Papua Nugini, BNPP RI Matangkan Koridor Yetetkun–Butmambin

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar forum pembahasan kesiapan pengelolaan lintas batas negara Indonesia–Papua Nugini (PNG) melalui rencana pembukaan Butmambin Border Post di Papua Nugini sebagai counterpart Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Kamis (24/9/2026).

Forum ini menjadi bagian dari rangkaian survei dan verifikasi lapangan Koridor Merauke–PLBN Sota–PLBN Yetetkun–Butmambin yang dilaksanakan Tim Survei dan Verifikasi Lapangan BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra pada 20–26 September 2026.

Pembahasannya mencakup kesiapan konektivitas, infrastruktur, mekanisme perlintasan, distribusi logistik, keamanan, serta pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang berkaitan dengan rencana pengoperasian koridor Yetetkun–Butmambin.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, menyampaikan bahwa pengembangan koridor tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan Pemerintah PNG untuk menyiapkan alternatif distribusi bahan bakar minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).

“Kita perlu melihat kesiapan dari berbagai aspek, bukan hanya dari sisi perlintasan, tetapi juga konektivitas, logistik, keamanan, serta dampaknya terhadap masyarakat di kawasan perbatasan,” ujar Nurdin, Jumat (25/9/2026).

Kebutuhan jalur alternatif tersebut berkaitan dengan kondisi rute logistik OTML yang selama ini memanfaatkan jalur Sungai Fly–Kiunga–Tabubil. Penurunan debit sungai yang dipengaruhi fenomena El Nino berpotensi menghambat kelancaran distribusi logistik menuju kawasan pertambangan.

Baca Juga

BNPPDT Siap Luncurkan Program 'Bangun Beranda Negeri': Fokus Benahi Infrastruktur di Perbatasan

Dalam forum tersebut, turut dibahas potensi kerja sama penyediaan BBM antara OTML dan Pertamina. Pembahasan meliputi kebutuhan dan volume BBM, mekanisme transportasi dan distribusi, serta alternatif rute melalui Asike–Yetetkun.

Nurdin menjelaskan, rencana tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut melalui skema business-to-business (B-to-B) dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kajian diperlukan untuk memastikan aspek teknis, regulasi, keamanan, dan distribusi dapat dipenuhi.

“Kerja sama ini perlu dikaji secara komprehensif, termasuk kebutuhan BBM, volume, transportasi, distribusi, dan rute yang memungkinkan. Karena itu, diperlukan tindak lanjut bersama lintas instansi,” kata Nurdin.

Selain aspek logistik, BNPP RI membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Merauke–Boven Digoel–Yetetkun. Penguatan konektivitas tersebut diperlukan untuk mendukung mobilitas orang dan barang serta aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.