Buka Jalur Lintas Batas Indonesia–Papua Nugini, BNPP RI Matangkan Koridor Yetetkun–Butmambin

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar forum pembahasan kesiapan pengelolaan lintas batas negara Indonesia–Papua Nugini (PNG) melalui rencana pembukaan Butmambin Border Post di Papua Nugini sebagai counterpart Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Kamis (24/9/2026).

Forum ini menjadi bagian dari rangkaian survei dan verifikasi lapangan Koridor Merauke–PLBN Sota–PLBN Yetetkun–Butmambin yang dilaksanakan Tim Survei dan Verifikasi Lapangan BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra pada 20–26 September 2026.

Pembahasannya mencakup kesiapan konektivitas, infrastruktur, mekanisme perlintasan, distribusi logistik, keamanan, serta pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang berkaitan dengan rencana pengoperasian koridor Yetetkun–Butmambin.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, menyampaikan bahwa pengembangan koridor tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan Pemerintah PNG untuk menyiapkan alternatif distribusi bahan bakar minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).

“Kita perlu melihat kesiapan dari berbagai aspek, bukan hanya dari sisi perlintasan, tetapi juga konektivitas, logistik, keamanan, serta dampaknya terhadap masyarakat di kawasan perbatasan,” ujar Nurdin, Jumat (25/9/2026).

Kebutuhan jalur alternatif tersebut berkaitan dengan kondisi rute logistik OTML yang selama ini memanfaatkan jalur Sungai Fly–Kiunga–Tabubil. Penurunan debit sungai yang dipengaruhi fenomena El Nino berpotensi menghambat kelancaran distribusi logistik menuju kawasan pertambangan.

Baca Juga

RDTR Wilayah Perencanaan Miangas-Marampit Dibahas, BNPP RI dan ATR/BPN Perkuat Penataan Kawasan Perbatasan

Dalam forum tersebut, turut dibahas potensi kerja sama penyediaan BBM antara OTML dan Pertamina. Pembahasan meliputi kebutuhan dan volume BBM, mekanisme transportasi dan distribusi, serta alternatif rute melalui Asike–Yetetkun.

Nurdin menjelaskan, rencana tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut melalui skema business-to-business (B-to-B) dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kajian diperlukan untuk memastikan aspek teknis, regulasi, keamanan, dan distribusi dapat dipenuhi.

“Kerja sama ini perlu dikaji secara komprehensif, termasuk kebutuhan BBM, volume, transportasi, distribusi, dan rute yang memungkinkan. Karena itu, diperlukan tindak lanjut bersama lintas instansi,” kata Nurdin.

Selain aspek logistik, BNPP RI membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Merauke–Boven Digoel–Yetetkun. Penguatan konektivitas tersebut diperlukan untuk mendukung mobilitas orang dan barang serta aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.

Forum juga membahas rencana penyediaan angkutan umum yang menghubungkan Yetetkun–Tanah Merah hingga Merauke. Ketersediaan transportasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi.

Dari aspek pengelolaan lintas batas, pembahasan mencakup aspek legal dan mekanisme perlintasan RI–PNG. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain persyaratan paspor dan visa bagi pengemudi, kepabeanan pengiriman BBM, pengawasan orang dan barang, serta penguatan keamanan di kawasan perbatasan.

Nurdin juga menekankan pentingnya memastikan pengembangan kawasan perbatasan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Menurutnya, perdagangan, perkebunan, koperasi, transportasi, dan usaha masyarakat dapat dikembangkan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.

“Yang tidak kalah penting adalah masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dalam pengembangan ekonomi kawasan. Aktivitas di perbatasan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya,” tutur Nurdin.

Selain itu, Bupati Boven Digoel bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel turut mengikuti pembahasan dan memberikan masukan mengenai kondisi masyarakat, pelayanan dasar, konektivitas, keamanan, serta peluang pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan.

Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga memberikan perspektif terkait penguatan koordinasi lintas sektor, hubungan bilateral Indonesia–PNG, serta penyiapan kebijakan dan mekanisme kerja sama yang mendukung pengembangan koridor Yetetkun–Butmambin.

Sebelumnya, Nurdin bersama Tim Survei dan Verifikasi Lapangan serta perwakilan kepala kampung sekitar PLBN Yetetkun meninjau Butmambin Border Post di Papua Nugini. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi akses, fasilitas perbatasan, serta potensi pengembangan konektivitas lintas batas melalui koridor Merauke–Yetetkun–Butmambin.

Melalui rangkaian survei, verifikasi lapangan, dan forum pembahasan tersebut, BNPP RI menyiapkan pengelolaan lintas batas secara terpadu. Langkah ini diarahkan untuk mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi, investasi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Tim Survei dan Verifikasi Lapangan Koridor Merauke–PLBN Sota–PLBN Yetetkun–Butmambin dengan melibatkan BNPP RI bersama KSP, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemlu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Keuangan/Bea dan Cukai, Badan Karantina Indonesia, Pertamina Patra Niaga, serta unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Sebagai informasi, kegiatan turut didampingi Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI Amrullah M. Ridha dan Kepala PLBN Yetetkun Isak Mewed.

Turut hadir Bupati Boven Digoel bersama jajaran, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kepala distrik, kepala kampung sekitar PLBN Yetetkun, OTML, masyarakat dan tokoh adat, serta unsur CIQS. (rpi)