Warga Keluhkan Mekanisme Penyaluran Bansos di Barombong

Makassar, tvOnenews.com - Warga keluhkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang diduga masih amburadul di Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Sejumlah warga menilai bantuan pemerintah tersebut kerap tidak menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu warga berinisial HT mengungkapkan bahwa hingga saat ini penyaluran bantuan masih bermasalah.

“Sampai detik ini masih saja tidak tepat sasaran. Syaratnya bukan lagi mengacu pada status ekonomi menengah ke bawah, tapi pada desil,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

HT menyoroti metode penentuan desil yang dianggap tidak realistis karena hanya berdasarkan foto rumah tanpa verifikasi langsung di lapangan. Ia meminta agar pihak kelurahan dan kecamatan melibatkan RT/RW yang dinilai lebih memahami kondisi riil warga.

Tak hanya itu, ia mengungkap adanya kecemburuan sosial lantaran sejumlah warga yang dinilai mampu justru masuk sebagai penerima bantuan.

“Banyak yang punya usaha tetap, ada yang bersuamikan pelaut, punya mobil, bahkan staf kelurahan ada yang dapat bantuan doubel,” bebernya.

Baca Juga

Banyak Warga Takut Didata, DPR Tegaskan Sensus Ekonomi Tidak untuk Cabut Jatah Bansos dan Naikkan Pajak

HT pun menduga adanya campur tangan oknum dalam penyaluran bansos tersebut. Ia menyebut setiap keluhan warga kerap tidak mendapat kejelasan karena tanggung jawab saling dilempar antar instansi.

Menanggapi hal itu, Lurah Barombong, Eko Soerifto Lodi, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan RT/RW untuk melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan.

“Data yang ada akan diverifikasi kembali. Jika ada warga yang sudah dianggap mampu, akan diusulkan untuk dihentikan bantuannya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak kelurahan hanya menerima usulan dari RT/RW terkait warga yang layak mendapatkan bantuan, sebelum diteruskan ke kementerian terkait.

Selain dikeluhkan warga karena diduga tidak tepat sasaran, persoalan ini kini mendapat perhatian dari kalangan pengamat.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNM Makassar, Dr. Herman, menilai persoalan bansos yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh sejumlah faktor mendasar.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada validitas data pemerintah yang kerap tidak sinkron antarinstansi.

“Data yang dimiliki pemerintah sering berubah-ubah dan tidak dapat dipercaya. Misalnya data BPS dan Dinas Sosial yang tidak bersesuaian,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kinerja aparatur pemerintahan yang dinilai belum maksimal dalam memberikan pelayanan publik secara profesional.

“Aparat masih cenderung tidak tertib, pelayanan publik belum maksimal, bahkan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme masih terjadi, termasuk di tingkat kelurahan,” tegas Herman.

Lebih lanjut, Dr. Herman menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya program bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

“Peran masyarakat, termasuk RT/RW dan LPM, sangat penting sebagai garda terdepan dalam mengawal dan menjembatani kepentingan warga,” tutupnya. (itg/frd)